oleh

Menkumham: 267 Kelurahan di DKI Jakarta Berpredikat Sadar Hukum

POSKOTA.CO-Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengapresiasi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama dengan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.

Hal itu diungkap Menkumham Yasonna saat meresmikan 68 Kelurahan Sadar Hukum DKI Jakarta Tahun 2023, Jumat (06/10/2023) sore. Jumlah itu kata Yasonna merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Peresmian Kelurahan Sadar Hukum ini merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata dari pemerintah daerah melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum). Pengembangan kelurahan binaan sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,” ujar Yasonna.

Kerja sama dan sinergisitas antar lembagaan lanjut Yasonna, faktor penting yang meliputi aspek multidimensi. Dimana cakupan tugas dan fungsi pemerintahan suatu kewajiban dalam rangka memenuhi harapan dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Atas hal itu, Yasonna mengucapkan terimakasih kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang ikut hadir secara langsug dalam acara ini.

“Terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, yang selama ini telah memberikan dukungan dan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Kelurahan Sadar Hukum,” ucap Yasonna di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

Peresmian kelurahan sadar hukum di DKI ditandai dengan penandatanganan prasasti Kelurahan Sadar Hukum sekaligus dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Paralegal Justice Award.

Penghargaan diberikan kepada 18 lurah dan Restorative Justice Award kepada tiga bintara pembina desa (Babinsa) serta tiga bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas). Tujuannya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian masalah di luar pengadilan.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *