POSKOTA.CO – Dua anggota DPR RI diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kedua anggota DPR itu, Iwan Darmawan Aras dan Ridwan Bae.
Keduanya diperiksa terkait dugaan aliran uang suap pengaturan pemenang tender proyek pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api. “Tim penyidik telah selesai memeriksa saksi kedua anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan Ridwan Bae,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (31/7/2023).
Kedua saksi dimintai keterangan karena KPK ingin mendalami dugaan pengaturan paket proyek pekerjaan di Kemenhub RI dan adanya aliran uang dalam pengaturan itu. Penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat tinggi pemerintah diantaranya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Novie Riyanto.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada Selasa, 11 April 2023. OTT itu terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Sedikitnya 10 orang ditetalkan sebagai tersangka dan ditahan. Para tersangka, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono.
Keempat tersangka ini disebut sebagai penerima suap. Enam tersangka lain, Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat sebagai pemberi suap.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022. Kasusnya terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pelaksanaan proyek itu diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Jumlah uang suap
sekitar 5—10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
Para tersangka penerima suap, menurut dia, dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedang tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Omi/fs)
Komentar