POSKOTA.CO – Sejumlah warga pemilik lahan yang terkena pembebasan Jalan Tol Seksi 3 B persimpangan Krukut – Cinere dilakukan secara persial agar dana yang telah disiapkan untuk ganti rugi dapat diterima secepatnya ke pemilik lahan.
“Hasil mediasi atau pertemuan sejumlah antar pemilik lahan dengan pengembang jalan Tol, BPN Depok yang dimediasi Pengadilan Negeri Depok ternyata menemui jalan buntu akibat salah satu warga tidak menandatangani kesepakatan sesuai aturan,” kata Chyntia Krisna Wardhani satu pemilik lahan usai mediasi di Kantor Pengadilan Negeri Depok, Rabu (4/5).
Memang sangat disayangkan sebagian besar warga yang terkena pembebasan lahan sudah mau dipertemukan baik pengembang jalan Tol dan BPN Depok yang dimediasi pihak Pengadilan Negeri Depok namun akibat satu warga pemilik lahan tidak mau menandatangi berkas kelengkapan akhirnya batal semua dan informasinya harus tetap menunggu satu warga sesuai prosedur yang ditentukan.
Seharusnya, ujar dia, pihak BPN atau pengembang tidak perlu menunggu satu orang yang menolak atau tidak mau tanda tangan. “Kalau melihat ini, maka kasihan warga setuju mau dibayar dan tidak ada masalah terkait pembebasan lahan harus ‘gigit jari’ atau terkena imbas dari satu warga yang menolak,” tuturnya.
Pengembang jalan tol dan BPN Depok seharusnya tetap melaksanakan seduai kesepakatan bersama hasil rekomendasi pihak Pengadilan Negeri Depok untuk tetap membayar ganti rugi lahan yang telah ditetapkan bukan ditunda lagi.
“Masalah batalnya pembayaran sejak adanya penggabungan untuk pembayaran lahan yang terkena proyek Jalan Tol. Seharusnya dipisahkan atau memakai sistem persial atau bidang lahan bagi warga yang setuju dibayar langsung ditangani dengan cepat tapi bagi yang menolak harus dipisahkan,” ujarnya.
Sementara itu, petugas PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere Jagorawi, Eko Santoso kepada wartawan, mengatakan bahwa terkait pernyataan para ahli waris bahwa semua prosesnya hasil pengukuran di lapangan dan verifikasi oleh tim data BPN bahwa terjadi tumpang tindih antara warga dan PT terhadap bidang-bidang tanah yang terkena jalan tol dan sudah beberapa kali diadakan mediasi tapi ternyata buntu tidak ada penyelesaian sehingga proses terhadap tindak lanjut pengadaan tanah jalan tol itu sesuai dengan aturan yang ada maka pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol memproses untuk dititipkan di pengadilan.
“Saat ini uang ganti rugi itu sudah dititipkan di pengadilan sehingga proses – proses selanjutnya para pihak ditindak lanjutinya oleh Pengadilan Negeri Depok,” ujarnya yang menambahkan sedyai aturan setelah semua persyaratan dan hasil musyawarah tercapai uang ganti rugi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Depok dapat mengambilnya.
Namun, imbuh dia, pencairan dana yang dititipkan di PN Depok proses dan ketentuannya harus semua pihak menandatangani kesepakatan terhadap nilai penitipan uang ganti rugi apabila salah satu pihak tidak menandatangani maka pihak pengadilan tidak berkenan untuk mencairkan.
“Dan kita berharap para pihak duduk sepakat untuk segera memproses pencairan karena memang dari pihak kami pengadaan jalan tol kewenangan proses izin pencairan saat ini memang prosesnya di pengadilan,” katanya. (anton/bw)
Komentar