POSKOTA.CO – Forum Civitas Independen Kajian dan Analisa Legislasi (CIKAL) Kuningan Jawa Barat memberikan tanggapan terhadap isi Surat Keputusan (SK) Bupati Kuningan dalam pemberhentian Kepala Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan.
Ketika dihubungi Poskota.co melalui telepon selulernya, Kamis (03/11/2022), koordinator Forum Cikal Kuningan, Jejen Jendrayani, SH mengungkapkan, jika menilik terhadap isi Surat Keputusan (SK) Bupati, di dalamnya tentu akan termaktub latar belakang hukum (konsideran) yang mendasari diktum putusan dari SK tersebut.
“Misalnya, mengingat UU nomor 6/2014 tentang Desa dan seterusnya dihubungkan dengan peraturan lain, ada menimbang Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sampai ke Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati (Perbup), itulah yang dimaksud konsideran didalam SK menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari diktum SK itu sendiri,”urainya memberi contoh.
Dia mengemukakan, secara khusus terkait SK Bupati Kuningan nomor : 141.1/KPTS . 775-DPMD/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan, dari informasi yang diserap pihaknya terdapat kejanggalan mengenai konsideran yang dijadikan latar belakang hukum diktum SK dimaksud.
“Kami menganalisa, ada konsideran lebih pokok yang idealnya perlu dimasukan di dalam SK Bupati itu, namun ternyata tidak ada,” ucapnya.
Diuraikan Jejen, dalam pandangannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 66/2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagai perubahan atas Permendagri nomor 82 / 2015 merupakan konsideran pokok yang semestinya termaktub di dalam SK Bupati tersebut.
“Sesudah disimak ternyata peraturan itu tidak dicantumkan di dalam (SK Bupati.red),” tegasnya.
Justru sambung Jejen, malah ada hal yang terdengar lebih menarik perhatian pada SK Bupati dimaksud.
Diterangkannya, terdapat satu peraturan yang dijadikan konsideran, akan tetapi dinilai kurang memiliki relevansi (kesesuaian.red) dengan diktum SK pemberhentian kepala desa.
“Tercantum disitu Permendagri nomor 65 / 2020 disebut merupakan perubahan atas Permendagri nomor 112 /2014 tentang pemilihan kepala desa,” ujarnya.
Padahal menurutnya, Permendagri nomor 65/ 2020 itu mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Marilah kita sama-sama melakukan tinjauan terhadap hal itu, apakah memang hanya bersifat kekeliruan atau betul sengaja dimasukan sebagai salah satu dasar hukum yang memiliki korelasi dengan pemberhentian kepala desa,” ajaknya.
Jika disimak ungkapnya, isi Permendagri nomor 65 / 2020 tentang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, itu bukan perubahan atas Permendagri no 112 / 2014 tentang pemilihan kepala desa,” paparnya.
Dalam perspektifnya, peraturan lebih tepat terhadap perubahan atas Permendagri nomor 112 / 2014 semestinya mencantumkan Permendagri nomor 72 / 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112 / 2014 tentang pemilihan kepala desa.
Hal tersebut menurut Jejen penting disampaikan, mengingat Keputusan Bupati selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sangat perlu memperhatikan aspek-aspek kecermatan dan ketepatan sehingga terpenuhi basic (dasar-dasar) kepastian hukumnya.
Sehubungan itu sambung Jejen, forum CIKAL Kuningan yang dibentuk sebagai sarana diskusi ilmiah dalam rangka turut serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap daerah, memandang perlu Bupati Kuningan melakukan peninjauan kembali SK pemberhentian Kepala Desa Cibinuang yang telah dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2022 lalu.
Harapannya, jika kemudian dicermati memang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan atas SK dimaksud, sepanjang itu merupakan hasil kajian kembali secara seksama, langkah itu dapat saja ditempuh Bupati Kuningan. (Cep)
Komentar