POSKOTA.CO – Direktur Evaluasi Pemerintahan Desa (Pemdes) menilai selama ini kualitas pengumpulan data masih belum memuaskan sehingga perlu dilakukan pengembangan sesuai prinsip data yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Dalam Perpres No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia harus memiliki empat kategori antara lain data harus memenuhi standar data, kedua harus memiliki metadata, ketiga harus memenuhi kaidah interoperabilitas dan keempat harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk, kata Direktur Evaluasi Pemdes Anggar Pramudiani Widyaningtyas saat Workshop Persiapan Kaji Lapang dalam Rangka Penyusunan Finalisasi Grand Design Prodeskel Tahun Anggaran 2022, Kamis (6/10).
Untuk itulah dilakukan kegiatan ini agar mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan mekanisme pelaksanaan kaji lapang serta penjabaran pedoman wawancara serta memastikan bahwa tim yang terlibat dalam pelaksanaan kaji lapang memahami tugas dan fungsinya masing-masing.
Walaupun Dirjen Bina Pemdes telah memiliki sistem informasi berupa prodeskel sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2007, ujarnya namun kualitas data yang terkumpul masih relatif rendah mengingat updating data yang dilakukan hanya satu kali satu tahun dan bahkan beberapa desa hanya melakukan salin data antar tahun tanpa melakukan updating.
Untuk itu perlu dilakukan pengembangan prodeskel agar nantinya mampu menjawab permasalahan prodeskel, baik dalam penyusunan maupun pemanfaatannya, imbuhnya, tentunya awal pengembangan dimaksud dilakukan melalui penyusunan grand design prodeskel dan re-engineering prodeskel.
“Kita juga ketahui bahwa prodeskel dalam bentuk aplikasi berbasis web sudah diaplikasikan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, namun prosentase keterisiannya masih belum optimal yaitu per bulan September 2022 sebesar 70.20%,” katanya.
“Grand design prodeskel memuat gambaran secara holistik terkait keadaan dan tantangan aplikasi prodeskel saat ini dengan target dan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pengembangannya, identifikasi permasalahan yang terjadi, serta rekomendasi dan rencana aksi pencapaian target sasaran secara komprehensif,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Paudah yang mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, berharap semua yang mengikuti kegiatan ini untuk fokus dan tidak malu bertanya jika tidak paham atau tahu. “Semua untuk kemajuan dan tercapainya program Satu Data Indonesia yang diharapkan semua pihak,” katanya. (anton/fs)
Komentar