oleh

Pemkab Kepulauan Seribu Telah Balas Surat Keberatan LBH

POSKOTA.CO-Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (HKK) Kabupaten Kepulauan Seribu, Deny Harnoko mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu telah melayangkan surat jawaban perihal surat keberatan LBH Pulau Seribu ke alamat sekretariat serta menghubungi nomor telepon yang  tertera dalam surat dimaksud.

“Namun, keberadaan Sekretariat Kantor LBH Pulau Seribu tidak ditemukan dan tidak dapat dihubungi dan saat dikonfirmasi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta bahwa sampai dengan saat ini LBH tersebut belum terdaftar,” ungkap Deny.

Sementara itu, menurut Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Erwin.

“Pelayan yang dilakukan PTSP ada pelayanan perizinan atau non perizinan, itu bisa dinikmati warga dengan mendatangi kantor-kantor PTSP di kabupaten atau kelurahan, yang dinamakan Service Point PTSP, dimana semua sudah ada di enam kelurahan petugasnya,” tuturnya.

Erwin menjelaskan, inovasi pelayanan PTSP juga dihadirkan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat, yaitu pelayanan secara online yang bisa diakses melalui aplikasi yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat ada aplikasi Online Single Submission atau OSS di https://oss.go.id, dimana seluruh perizinan usaha masuk ke OSS. Selain dari OSS, perizinan itu ada di aplikasi daerah yaitu aplikasi JakEVO di https://jakevo.jakarta.go.id. Jadi masyarakat tidak ada alasan pelayanan sulit, bisa diakses di handphone atau komputer sendiri. Tapi jika ada kesulitan dalam mengakses, bisa konsultasi atau minta tolong ke petugas PTSP terdekat,” jelasnya.

PTSP juga menghadirkan pelayanan yang melibatkan perizinan lintas sektoral, seperti pembuatan paspor, konsultasi, SKTM, pengadilan agama, NPWP, Pas Kapal, Sudin Dukcapil, PBB, BPHTB, Kartu Nelayan dan lainnya.

“Kita adakan Pelayanan Terpadu Keliling atau PTK, yang menghadirkan semua petugas pusat, sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik datang ke darat atau pulau tertentu. PTK ini kita lakukan rata-rata sebulan dua kali. Kami juga menghadirkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB untuk konsultasi permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan dokumen izin/nonizin diterbitkan,” ucapnya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *