POSKOTA. CO – Meskipun tiga parpol (PKB, PAN dan Golkar) ‘ngotot’ minta Pemilu 2024 ditunda, namun mayoritas publik justru menolaknya. Bahkan jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda, berpotensi memicu timbulnya kerusuhan sosial. Demikian salah satu kesimpulan dari survei LSI Denny JA yang dilansir Kamis (10/3/22) siang, di Rawamangun, Jakarta.
“Pemilu tak boleh ditunda, kalah dipaksakan berpotensi memicu timbulnya kerusuhan sosial. Mereka yang menganjurkan penundaan Pemilu dan Presiden tiga Periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan penghianat reformasi,” kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sofa.
“Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat, akan menjadi isu kezaliman. Ketika rakyat tengah dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial.”
Ardian menambahkan, dari riset kualitatif yang dikerjakan LSI Denny JA, ada 4 alasan mengapa isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode, potensial Layu Sebelum Berkembang.
“Yang dimaksud Layu Sebelum Berkembang, dua gagasan ini tak akan sempat divoting secara resmi di MPR untuk diamandemen, karena kekurangan pendukung,” ujarnya.
Tak Ada Alasan Kuat
Alasan pertama Pemilu tak boleh ditunda adalah, tidak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi dalam UUD 1945.
Lanjut Ardian, sudah menjadi konsensus nasional pasca reformasi dan tertuang dalam konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode sesuai UUD 1945 Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 1.
”Pemilu dapat saja ditunda ataupun presiden dapat dipilih kembali untuk tiga periode jika ada alasan kuat dan darurat.”
Ardian merinci, darurat dalam hal ini seperti negara dalam keadaan perang, bencana alam nasional berskala besar dan luas sehingga membuat jaringan komunikasi porak-poranda, ataupun Indonesia dalam kondisi puncak pandemi di tahun Pemilu 2024 yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu.
Namun hingga saat ini, tak ada tanda-tanda kegentingan atau kedaruratan untuk menunda pemilu. Pandemi Covid-19 justru menunjukan tren menurun. Perang ataupun bencana alam adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi.
Amandemen Pasal Terkait
Alasan kedua, kursi partai politik yang menyatakan sikap menolak penundaan pemilu jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik yang mendukung penundaan pemilu. Hanya dua partai politik yang secara terbuka menyatakan sikap mendukung penundaan pemilu yaitu PKB dan PAN. PKB memiliki 58 kursi di DPR RI, sementara PAN memiliki 44 kursi.
“Jika ditotal kedua partai ini hanya memiliki 102 kursi (17,7 persen di DPR),” jelas Ardian.
Sementara partai lainnya yang menolak penundaan pemilu memiliki 473 kursi (82,3 persen). Partai-partai tersebut antara lain; PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), dan PPP (19 kursi).
“Penundaan pemilu dan presiden tiga periode hanya akan terjadi jika (MPR RI dapat melakukan sidang umum untuk mengamandemen pasal-pasal terkait.”
Alasan ketiga, publik luas menentang penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Dalam survei LSI Denny JA, hampir semua segmen pemilih, mayoritas menolak wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
Rata-rata nasional di atas 65 persen yang menolak gagasan penundaan pemilu. Dan rata-rata di atas 70 persen yang menentang gagasan presiden tiga periode.
“Jika gagasan ini diteruskan, dipastikan akan mendapatkan perlawanan yang keras dan militan dari publik luas,” kata dia lagi.
Alasan keempat, Pemilu ditunda berpotensi melahirkan kerusuhan sosial.
“Kuat dan menyebarnya resistensi publik terhadap gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode, harusnya menjadi warning bagi para pendukung kedua gagasan tersebut,” jelas Ardian.
Dia memprediksi, pada akhirnya publik akan memberi punishment pada mereka yang mengabaikan suara publik, dan sebaliknya memberikan reward kepada mereka yang mengindahkan suara publik.
Kesimpulan dari survei LSI Denny JA ini yakni meminta agar para elite politik hentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode karena tak ada alasan kuat. (rihadin/bw)
Komentar