Lagi- lagi menteri dalam lingkaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf tersandung korupsi. Usai sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dicokok KPK karena dugaan suap ekspor bibit lobster, kini Menteri Sosial Juliari
Batubara yang dicokok KPK karena dugaan suap penyedia bansos Covid-19. Ini karenanya menambah daftar Mensos yang korupsi setelah sebelumnya Bachtiar Chamsyah dan Idrus Marham.
Pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia, membuat pemerintah ambil sikap cepat dengan menggelontorkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Mulai dari beras, telur, mie instan, sampai sarden, diberikan secara periodik kepada warga terdampak.
Untuk bisa menyalurkan bansos atau sembako tersebut, bermainlah para distributor agar bisa mendapatkan order. Maka tak heran, kalau bantuan yang sampai ke masyarakat adalah sembako yang kurang layak konsumsi. Misal saja sarden dengan merek dadakan ( yang tak ada di warung) yang isi di dalamnya sudah hancur bahkan berbau. Maklum saja, karena sebagian keuntungan si distributor harus berbagi. Salah satunya ke sang menteri yang konon kabarnya kebagian Rp 17 Milyar. Belum yang lainnya.
Menilik dari ucapan Yusuf Kalla saat masih menjadi Wakil Presiden, gaji menteri yang kecil ( Rp 19 Juta), bisa menjadi salah satu penyebab mereka korupsi.
Namun begitu, dilansir dari ‘detikfinance ‘ Rabu 23 okt 2019, menyebutkan, selain gaji dan tunjangan yang hampir Rp 19 Milyar perbulan itu, menteri juga menerima dana operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai Rp 100-150 juta. Selain itu, menteri juga menerima rumah dinas, kendaraan dinas dan jaminan kesehatan.
Barangkali belum pernah terlintas di hati para menteri, bagaimana mereka mengerti berapa gaji seorang buruh yang bekerjanya pun kadang harus dengan sistem kontrak. Wahai para bapak dan ibu menteri, pernahkah anda mendengar honor guru yang hanya beberapa ratus ribu rupiah saja? Ketika anda berpikir ke sana dan anda bersyukur karenanya, anda akan merasa menjadi orang yang sangat beruntung.
Benarkah menteri ( karena berasal dari partai), harus loyal kepada partai dan harus siap menjadi ‘ATM’-nya partai?
“Saya yakin jabatan publik, termasuk menteri adalah ATM bagi partai politik entah gimana caranya anda tahu sendiri lah,” ujarnya pasca diskusi publik bertajuk “Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II” di kawasan Upnormal Coffee, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019) sebagaimana dikutip gatra.com.
Pada masa pemerintahan SBY dulu ada slogan yang selalu diteriakkan, ” Katakan Tidak Pada Korupsi” tapi kemudian ternyata justeru orang-orang di lingkaran SBY yang kemudian korupsi’.
Sekarang slogan itu tidak ada. Mereka sepertinya ogah dengan slogan itu, karena kalau ketahuan korupsi’jadi malu sendiri dengan slogan-nya. Bukan begitu, bro? ( agus suzana)
Komentar