SATU lagi daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi bertambah. Dia adalah Ismunandar, Bupati Kutai Timur. Ini lagi-lagi menjadi bukti, betapa Pilkada ( pemilihan kepala daerah) secara langsung pada akhirnya melahirkan kepala- kepala daerah yang banyak hutang, yang untuk melunasinya ditempuhlah jalan singkat dengan cara korupsi.
Pilkada langsung sudah dapat dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Di Kabupaten Bekasi misalnya, Pilkada 2017 lalu dianggarkan hingga Rp 47,3 Milyar. Bupati pemenang Pilkada ini pun dua tahun kemudian terciduk KPK atas OTT (operasi tangkap tangan) kasus suap mega proyek Meikarta.
Atas nama demokrasi, Pilkada meski dengan biaya mahal, digelar tanpa mempertimbangkan betapa besarnya uang rakyat untuk menggelar pesta demokrasi itu. Kalau kemudian Pilkada melahirkan pemimpin atau kepala daerah yang berkualitas, yang mampu membangun daerah dan menyejahterakan rakyat, rakyat mungkin bisa lega uangnya yang berjumlah puluhan Milyar itu dipakai.
Namun toh tidak sedikit kepala daerah yang di perjalanan karirnya harus berakhir di jeruji besi. Bahkan kepala daerah yang sebelumnya pernah matang berkarir sebagai birokrat, ternyata juga ikut-ikutan terjerat korupsi. Contoh terakhir ya Bupati Kutai Timur yang dalam karir birokrasinya itu pernah menjadi asisten daerah dan berkarir puncak sebagai Sekda di Kutai Timur.
Otonomi Daerah yang sejatinya adalah bagaimana daerah dengan status otonominya itu bisa bisa lebih leluasa membangun daerahnya, malah kemudian justru melahirkan raja- raja kecil dan bahkan membangun dinasti.
Dan satu hal untuk bisa ikutan di Pilkada langsung, peserta harus punya banyak duit, harus punya modal bermilyar -milyar. Mereka yang pintar dan cerdas tapi gak gablek duit, sangat kecil harapan untuk bisa ikutan.
Beranikah kita bertaruh, bahwasanya penangkapan atas diri Bupati Kutai Timur itu adalah yang terakhir dan tidak ada lagi kepala daerah yang OTT KPK? (agus suzana)
.
.
Komentar