oleh

Sikapi Dinamika Kebangsaan, Pontjo Sutowo Serukan Para Elite Politik Kembali pada Fitrah Cita Negara

JAKARTA – Dinamika kebangsaan dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak 25 Agustus 2025, potensial menjauhkan bangsa Indonesia dari visi mewujudkan Indonesia menjadi bangsa negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan menyimak secara seksama perkembangan mutakhir, Aliansi Kebangsaan menyerukan sejumlah poin penting yang ditujukan untuk semua elemen masyarakat termasuk para pemimpin negeri ini.

Melalui keterangan tertulisnya, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyampaikan 6 seruan, yakni pertama, bahwa sejatinya, semua menginginkan perubahan dan kemajuan yang membanggakan. Mengingat 80 tahun usia Kemerdekan Republik Indonesia, sudah seharusnya bangsa ini mencapai kehidupan kebangsaan yang lebih sejahtera, maju dan unggul.

“Namun, dinamika yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan kerapuhan kolektif sebagai bangsa. Kelembagaan politik di berbagai cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak menunjukkan keseriusan untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan negara-bangsa. Bahkan mereka semakin berjarak dari visi Indonesia merdeka di satu sisi, dan semakin jauh dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan publik sebagai pemilik sah Republik,” ujar Pontjo, Minggu (7/9/2025).

Sementara di sisi lain, lanjut Pontjo, terjadi kesenjangan yang lebar di level warga yang berakibat pada keluhan banyak orang (group grievance) dan merapuhnya modal sosial untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depan.

“Dalam konteks itu, Aliansi Kebangsaan menyerukan agar para elite politik di pemerintahan dan di dalam partai politik kembali kepada fitrah cita negara dengan sepenuhnya menjadikan tujuan kemerdekaan Indonesia sebagai visi bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pada jabatan dan peran yang diemban,” tegasnya.

Kedua, perkembangan mutakhir menunjukkan bereskalasi menjadi konflik horizontal, karena para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya di berbagai daerah, telah disusupi oleh oknum atau kelompok yang melakukan aksi-aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang juga merugikan masyarakat sendiri.

“Untuk itu, Aliansi Kebangsaan mendorong masyarakat agar menahan diri untuk tidak merusak dan menghancurkan apa yang sudah kita bangun dan upayakan bersama sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita bagi kemakmuran rakyat,” katanya.

Rakyat hendaknya tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis dan tidak mudah ditunggangi oleh para petualang politik yang memanfaatkan ketegangan sosial, ketidakpastian, dan suasana konfliktual untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Ketiga, dalam dinamika eskalatif belakangan ini, pemerintah hendaknya tidak mengambil langkah-langkah kontraproduktif dengan kebijakan dan langkah represif yang membungkam aspirasi publik, seperti represi digital, tindakan eksesif yang mengancam keselamatan warga negara yang menyampaikan aspirasi dan pendapat. Pemerintah harus tetap menjamin kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan mengambil tindakan pengamanan yang dibutuhkan secara akuntabel. Aparatur negara mestinya tetap tegas mengambil tindakan terukur dan menegakkan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana kepada para perusuh dan perusak tertib sosial (social order) yang menunggangi kelompok warga negara yang menyampaikan aspirasi.

Keempat, sejarah perjalanan Indonesia sebagai negara bangsa menunjukkan bahwa Indonesia telah berulang kali menjadi kelinci percobaan dunia, laboratorium eksperimen yang berdarah dan menghancurkan. Dunia mencatat luka-luka itu dalam kosakata global: “the Jakarta Method”, yang mana bangsa ini pernah dan berulang kali dijadikan objek, bukan subjek, sejarahnya sendiri.

Oleh karena itu, Aliansi Kebangsaan mendesak seluruh pihak untuk menutup ruang bagi campur tangan pihak eksternal akibat situasi domestik yang penuh bahaya dan ketidakpastian (vivere pericoloso)

Kelima, kemarahan rakyat yang memuncak menunjukkan adanya kesalahan fundamental di berbagai bidang penyelenggaraan negara. Pemerintahan negara di berbagai cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak mendapatkan kepercayaan rakyat. Eksekutif tidak dipercaya dapat mengeksekusi agenda-agenda strategis pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Legislatif tidak dipercaya rakyat untuk secara substantif menjadi wakil mereka dalam penyelenggaraan negara.

Sementara yudikatif, dalam melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum, tidak mampu menjadi harapan terakhir (last resort) untuk mewujudkan keadilan bagi semua. Hukum dalam pelaksanaannya tajam ke bawah dan tumpul keatas. Dalam berbagai ketidakadilan itu, penyelenggara negara hendaknya melakukan perbaikan fundamental dalam ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera di berbagai cabang kekuasaan negara, untuk kembali mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat.

“Dukungan publik dan kepercayaan mereka merupakan energi utama dalam penyelenggaraan negara,” tegas Pontjo.

Keenam, arah bangsa kian melenceng dari kepatutan dan Cita Negara. Salah urus pemerintahan berulang, bahkan dilembagakan oleh beberapa oknum aparatur negara yang tidak hanya tak kompeten tetapi juga culas, tidak amanah, bahkan korup. Tata kelola pemerintahan negara menunjukkan kelemahan fundamental. Terjadi kesenjangan yang besar antara visi politik dengan implementasi. Kebijakan yang lahir dari niat baik kehilangan konsistensi dan keluar dari arah dasar penyelenggaraan negara. Narasi-narasi #IndonesiaReset di ruang publik menunjukkan bahwa ada yang salah dalam penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks itu, Aliansi Kebangsaan menyerukan untuk kembali kepada fitrah “Cita Negara” dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami menaruh kepercayaan dan harapan kepada Presiden Prabowo dengan keberanian beliau sebagai patriot untuk menapak jalan lurus kehidupan Negara-Bangsa berdasarkan Pancasila dan Cita-Cita Proklamasi yang digariskan oleh para pendiri negara,” terang Pontjo.

Untuk itu, sudah sepatutnya Presiden menyingkirkan para penghambat dalam pemerintahannya dan menempatkan para pembantunya yang kompeten. Presiden sudah saatnya menampilkan diri sebagai nahkoda tunggal untuk mengemudikan penyelenggaraan negara dan menuntun Bangsa menuju kemakmuran bersama berdasarkan keadilan sosial. (fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *