oleh

Lonjakan Covid-19 Meningkat, Ara Sirait Minta Pilkada Ditunda

-Nasional-61 views

POSKOTA. CO – Kasus perkembangan Covid 19 di Indonesia masih tinggi.  Bahkan data orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 203.342 orang. 

Lonjakan angka kasus ini, membuat Indonesia  masuk dalam daftar negara yang grafik kenaikannya paling tinggi saat ini hingga membuat 59 negara sudah melarang warga negara Indonesia masuk ke wilayahnya.

Pada saat yang bersamaan dinamika politik Pilkada lima tahunan yang akan berlangsung tanggal 9 Desember 2020,  akan terjadi pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke KPU dengan membawa ratusan atau ribuan orang tanpa menjalankan protokol kesehatan, menjadi perhatian yang harus disikapi secara serius. 

Melihat  realitas tersebut, Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait menyarankan lebih baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunda. 

Saran Ara, sapaan akrab Maruarar ini karena saat ini juga suda ada 59 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid 19.

Ara menegaskan, penundaan Pilkada tidak melanggara aturan.  Hal ini ada dalam UU. Jadi secara legal ada ruang dan basis-nya. 

“Sekarang tinggal keberanian politik menunda Pilkada untuk kepentingan bangsa dan negara, demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia,” kata Ara.

Ara yang juga Ketua Umum TMP (Taruna Merah Putih)  ini  mengatakan, akan lebih baik bila anggaran Pilkada tersebut dialokasikan untuk penangangan kesehatan rakyat saja. Hal ini lebih mendesak dalam kondisi krisis dan darurat corona.

“Ini situasi sangat darurat. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus diutamakan. Misalnya untuk membeli masker, untuk membuat ventitalor, untuk meningkatakan jumlah kapasitas rawat inap, ICU dan lain-lain. Utamakan kesehatan rakyat,” tegas Ara.

Menurut Ara, aspirasi yang berkembang, didengar presiden Jokowi. Semua aspirasi baik dari rakyat, kalangan akademisi, tokoh agama dan masyarakat, komunitas civil society, media, buruh, pengusaha, aktivis dan lain-lain, sangat serius didengar Jokowi. 

“Pak Jokowi kan memang berasal dari rakyat. Pasti sangat memahami rakyat dan sangat mengutamakan kepentingan serta keselamatan rakyat. Melihat realitas di lapangan juga, saya yakin Pak Jokowi mempertimbangkan dengan matang untuk menunda pelaksanaan Pilkada,” kata Ara.

Maruarar mengakui, memang kondisi saat ini dalam posisi yang dilematis. Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi di daerah sangat penting, dan semuanya sudah terpenuhi baik dari sisi DPR, pemerintah maupun KPU. 

Namun keselamatan jiwa rakyat Indonesia juga tak kalah penting bahkan menjadi amanat Konstitusi untuk melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Saya yakin rakyat akan mengapresiasi keputusan Pak Jokowi untuk menunda Pilkada. Jangan menunggu korban terus berjatuhan. Saya yakin Pak Jokowi akan sangat mempertimbangkan keadaan masyarakat terkini dan dengan visi jauh ke depan,” ungkap Ara.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pilkada di era pandemi Covid-19 yang masih meninggi sungguh beresiko tinggi. 

Itulah keputusan politik yang dilematis. Pemerintah dan penyelenggara Pilkada tentu memiliki dasar perundang-undangan dan pertimbangan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan politik.

Tetapi ancaman wabah corona pun tetap harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik. Era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan.

“Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya,” ujar Haedar dalam keterangan melalui media sosialnya. (yopi) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *