JAKARTA-Badan Informasi Geospasial (BIG) menargetkan dalam empat tahun ke depan (2025-2028) kualitas peta dasar dan sistem Informasi Geospasial (IG) Indonesia secara keseluruhan, sudah setara dengan peta milik perusahaan Google.
“Bahkan kami berkeyakinan Google sebagian menggunakan data peta kita sebelum 2029 karena kualitasnya yang sangat presisi dan akurasi nya sangat baik,” kata Kepala BIG Muh Aris Marfai seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Menurut Aris, target tersebut berpeluang besar dapat terwujud, berkat adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat terhadap upaya BIG mentransformasi informasi geospasial nasional.
Berdasarkan data Kedeputian Bidang Informasi Geospasial BIG mencatat saat ini pihaknya merampungkan pembuatan peta berskala besar 1:250.000 – menengah 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, dan peta berskala 1:25.000 untuk wilayah tersisa; Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
Aris mengatakan, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan baik dalam rangka investasi, penelitian ataupun mitigasi kebencanaan, maka saat ini pihaknya terus berinovasi dengan mulai menggencarkan pemetaan dengan kualitas yang lebih detil berskala 1:5.000 atau peta kadaster. Meski baru dimulai beberapa tahun belakangan proses pemetaan skala kadaster tersebut merealisasikan realisasi 5 persen wilayah Indonesia.
Selanjutnya dalam rencana kerja pada tahun 2024 ini BIG akan merampungkan pemetaan seluruh wilayah di Pulau Sulawesi, lalu 2025 untuk Pulau Kalimantan dan seterusnya termasuk pulau kecil Indonesia hingga selesai tahun 2028.
“Kami mendapat dukungan anggaran Rp800 miliar lebih dari APBN, dan juga di cover dari World Bank,” ujarnya.
Aris memastikan, dalam proses yang sedang berlangsung tim ahli BIG di lapangan tidak hanya memetakan wilayah, tapi juga menyempurnakannya dengan sistem digitalisasi radar, dimensi dan elevation model topography sehingga kualitasnya setera dengan perusahaan Google.
Dasar Laut
Selain itu, BIG juga memastikan, pemetaan dan penelitian dasar laut wilayah Indonesia terus berlanjut sebagai komitmen pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan pendataan kandungan sumber daya di dalam laut.
“Ya kegiatan pemetaan dan penelitian itu terus dilanjutkan. Tak hanya secara mandiri tapi, BIG juga mendukung penelitian internasional, seperti ekspedisi OceanX yang baru-baru ini dilakukan,” kata Aris Marfai.
Setidaknya sampai dengan 2024, pihaknya sudah merealisasikan ketersediaan data pengukuran bawah laut (batimetri) berskala besar Indonesia mencapai 4.925 kilometer. Begitupun dalam empat-lima tahun terakhir, kata dia, banyak ditemukan oleh tim ahli BIG, seperti gunung bawah laut.
Berdasarkan laporan, Tim Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG menemukan satu gunung bawah laut di kedalaman 8.000 meter di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 2022. Gunung tersebut teridentifikasi memiliki ketinggian sekitar 2.300 meter dari dasar laut dan sekitar 200 kilometer di barat daya Kota Pacitan.
Pada 2020, BIG merilis delapan gunung bawah laut yang berhasil ditemukan, masing-masing di Nusa Tenggara Timur (Gunung Baruna Komba, Abang Komba, dan Gunung Ibu Komba). Selain itu, di perairan barat Sumatra (Gunung Pagai), Sulawesi Utara (Gunung Naung, Maselihe, Roa, dan Kawio Barat) yang masing-masing sudah dipetakan dan dimasukkan dalam Gazeter Indonesia.
Geoportal Satu Peta
Untuk diketahui, pemerintah sendiri saat ini sedang menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) yang dapat diakses publik. Rencananya geoportal tersebut akan dikenalkan secara luas kepada masyarakat pada “One Map Policy Summit 2024” yang digelar pada 26-27 Juni 2024.
“Walaupun sekarang akses ke publik belum dibuka, nanti setelah peluncuran Geoportal 2.0 akan dibuka. Namun, tetap akan diatur tentang aksesnya karena ada juga hal-hal yang tidak bisa di-share,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono saat media briefing di Jakarta, Selasa.
Hal itu mengacu pada Keppres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Dalam aturan itu disebutkan, data geospasial yang sebelumnya diperuntukan pemegang akses yang terdiri atas presiden dan wakil presiden serta pejabat kementerian lainnya, saat ini ditambahkan “masyarakat” selaku pemegang akses yang terdiri atas orang-perseorangan, badan hukum dan badan usaha. Nantinya, data yang ditampilkan di Geoportal 2.0 akan menjadi referensi tunggal dalam pembuatan program/kebijakan yang membutuhkan.
Namun, Susiwijono memberikan catatan, masih terdapat beberapa data yang tidak dapat diakses oleh publik mengingat unsur kerahasiaan yang perlu dijaga. Saat ini, peraturan tentang akses data produk OMP masih disempurnakan dengan penambahan klasifikasi akses untuk peta-peta tematik baru.
Sebagai informasi, OMP merupakan upaya kolaborasi untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Pelaksanaan OMP melibatkan 24 kementerian/lembaga dan 34 provinsi serta mencakup 158 peta tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman. (fs)







Komentar