oleh

Akademisi Nilai Pemerintah Harus Kawal Akses Starlink ke Data Kesehatan dan Institusi Pengelola Data

JAKARTA – Masuknya Starlink sebagai penyedia akses internet di Indonesia berpotensi meningkatkan pemantauan penyakit dan pemberian layanan kesehatan. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap perlu mengawal akses Starlink ke data kesehatan kita dan kesadaran institusi dalam mengelola data.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi media yang digelar Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, dengan tema “Memotret Digitalisasi Dunia Kesehatan dan Masuknya Starlink di Indonesia”, yang berlangsung secara daring, Minggu (26/5) dan dipandu oleh Bimantoro Kushari selaku visiting researcher Data & Democracy Research Hub.

Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge, mengatakan bahwa masuknya Starlink di Indonesia berpotensi mempercepat transformasi digital kesehatan, utamanya pemantauan penyakit. Akses internet yang disediakan Starlink akan sampai ke level puskesmas yang juga memiliki kewajiban melakukan pelayanan promotive dan preventif. Dengan akses internet yang lebih luas dan cepat, data terkait tren kasus penyakit yang tinggi dapat diketahui dengan adanya laporan yang cepat di tingkat puskesmas.

“Data kesehatan kita tidak terkumpul dengan baik dan real-time, sehingga pengambil keputusan tidak cepat dan tepat. Misalnya di suatu daerah di Kalimantan, nakes mesti naik perahu setengah hari ke ibukota kabupaten, untuk sinkronisasi data stunting (EPPBGM) karena akses internet tidak ada. Tentunya hal ini memperlambat proses alokasi intervensi yang dibutuhkan,” tegas Grace.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Data & Democracy Research Hub, Arif Perdana, mengatakan bahwa Starlink punya potensi besar namun harus dikelola dengan baik dan dikawal oleh pemerintah agar mereka patuh dengan regulasi kita terkait perlindungan data.

“Jika melihat reaksi masyarakat di media sosial terkait dengan masuknya Starlink di Indonesia, ada kekhawatiran bahwa data kita akan dengan mudah diakses oleh pihak asing atau bahwa akses internet akan dimanfaatkan oleh organisasi anti pemerintah. Namun, sebenarnya tidak semudah itu karena ada aturan di Indonesia yang harus dipatuhi. Misalnya, perangkat telekomunikasi dari Starlink harus mendapatkan e-sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu,” kata Arif yang juga Associate Professor pada program Data Science.

Dalam hal transmisi data, Telkom (AS7713) berperan sebagai penyedia layanan internet (ISP) yang menghubungkan Starlink (AS45700) dengan jaringan global. Telkom menyediakan jalur interkoneksi yang memungkinkan data dari Starlink untuk diteruskan ke jaringan lain, baik domestik maupun internasional. Sebagai bagian dari infrastrukturnya, Telkom mengelola routing dan memastikan bahwa transmisi data berjalan efisien dan aman. Peran ini penting untuk memastikan bahwa layanan internet dari Starlink dapat diakses oleh pengguna di Indonesia dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulator nasional.

Kekhawatiran mengenai predatory pricing oleh Starlink boleh jadi terlalu berlebihan karena harga Starlink lebih tinggi daripada provider lokal saat ini. Operator seperti XL Axiata dan Indosat bahkan menyambut positif kehadiran Starlink, melihat potensi kerjasama untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah terpencil. Starlink dan operator local dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan internet.

“Pemerintah harus memantau harga dan praktik bisnis untuk mencegah strategi predatory pricing dan memastikan persaingan yang adil. Kerjasama dan regulasi yang tepat dapat memastikan sinergi positif tanpa mengorbankan keberadaan operator local,” tegasnya.

Grace melanjutkan bahwa survei yang dilakukan peneliti di Monash University Indonesia terkait dengan pola dan risiko berbagi data kesehatan menunjukkan bahwa memang masyarakat masih belum menerima cukup edukasi mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi jika data kesehatan mereka sudah terdigitasi dan terdigitalisasi.

“Hasil survei pada 600 responden di kota-kota besar di Jawa dan Makassar menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan yang mereka bagi datanya. Namun, ada kecemasan akan risiko kebocoran data. Ketika masyarakat diberikan otorisasi untuk menarik/mengakses datanya, maka tingkat kepercayaan untuk memberikan datanya lebih tinggi,” tegas Grace.

Sinergi Data Kesehatan

Tahun ini pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat, yang rencananya akan rampung pada Oktober 2024. Masuknya Starlink dengan janji memberikan layanan internet yang lebih baik di Indonesia sebenarnya dapat membantu pemerintah dalam upaya mensinergikan data, utamanya data kesehatan.

Arif mengatakan bahwa masuknya Starlink ini dapat memungkinkan akses lebih luas ke Pusat Data Nasional, memastikan kontinuitas layanan saat jaringan utama terganggu, dan memungkinkan pengumpulan serta transmisi data real-time dari berbagai lokasi terpencil ke Pusat Data Nasional.

Grace menambahkan bahwa akses internet ini juga dapat memungkinkan terjadinya pemantauan kesehatan yang terpadu. Bagaimanapun, data tentang pemantauan penyakit sebenarnya terhubung juga dengan data lain, misalnya data pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan BMKG, lanjutnya, pernah membuat pemantauan trend data cuaca untuk melihat pengaruhnya terhadap berkembangnya populasi nyamuk. Koordinasi dan integrasi data antar institusi seperti ini perlu digiatkan agar upaya antisipasi wabah penyakit lebih baik dilakukan.

Co-director Data & Democracy Research Hub Ika Idris mengingatkan bahwa Kerjasama swasta dan pemerintah dalam memberikan layanan publik harus berpusat pada kepentingan publik. Pada akhirnya, kerjasama pemerintah dan swasta mesti ditujukan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu masalah yang seringkali berulang pada implementasi pelayanan publik adalah masalah operasional utamanya skills digital yang cukup dan kesadaran menegakkan etika digital dalam menjaga privasi publik. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *