JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung menegaskan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Jadi, kenaikan pajak bukan dari kebijakan kepala daerah melainkan konsekuensi dari kenaikan NJOP agar tidak ketinggalan terlalu jauh dari harga pasar.
Menurutnya penyesuaian NJOP justru menguntungkan para pemilik tanah dan bangunan, karena nilai asetnya jadi lebih tinggi. Namun secara otomatis pajaknya pun turut naik karena keterkaitan antara NJOP dan PBB tak bisa dipisahkan. “Ada beberapa kawasan di Jakarta yang mana NJOP-nya tidak pernah disesuaikan sejak 25 tahun lalu. Kondisi seperti ini bisa merugikan pemilik tanah dan bangunan jika dilihat dari sisi bisnis,” ujar Pramono Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/7).
Jika NJOP selama puluhan tahun tak pernah naik, kata Pramono, maka makin ketinggalan jauh dari ‘harga pasar’ sehingga perlu disesuaikan oleh pemerintah. “Contohnya, saya punya rumah di Cipete, Jakarta Selatan, harga pasarnya cuma seperlima dari NJOP, bayangkan,” ungkap Pramono memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat mengenai kenaikan pembayaran PBB di Jakarta.
Pramono juga menyebut adanya penyesuaian NJOP yang bahkan mencapai sepuluh kali lipat di beberapa kawasan. Ia menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena nilai properti di daerah tersebut telah mengalami peningkatan drastis dari sebelumnya. “Kenaikan NJOP yang signifikan ini rata-rata terjadi di kawasan elit atau kelompok orang mampu. Itulah yang kemudian membuat kenaikan yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi NJOP yang naik tinggi, mohon maaf, rata-rata adalah daerah orang kaya,” katanya.
Namun demikian, Pemprov Jakarta tetap memberikan keringanan PBB terhadap warga menengah ke bawah. “Untuk kepemilikan rumah tapak pertama dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar dan unit rumah susun (apartemen) di bawah harga Rp 650 juta, maka semuanya digratiskan dari biaya PBB alias nol rupiah. “Tapi kalau mereka punya lebih dari satu unit rumah atau hunian, maka kepemilikan yang kedua dan seterusnya tetap wajib bayar pajak,” pungkas Pramono. (jo)







Komentar