oleh

Hari Pertama Wajib Masuk, Pj Gubernur Heru Bantah Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH bagi ASN yang Mudik

JAKARTA  – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak memberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) bagi ASN. Menurutnya liburan Lebaran plus cuti bersama yang berjumlah sepuluh hari tersebut dinilai sudah cukup dan bagi pegawai yang tengah mudik tidak ada alasan terjebak macet sehingga mangkir kerja pada hari pertama.

Hal itu disampaikan Heru saat mengadakan acara halal bihalal pada hari pertama masuk kerja yang berlangsung di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/4). “Saya tegaskan sekali lagi bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak menerapkan kebijakan WFH bagi PNS yang melakukan mudik ke kampung halaman. Jadi, semua PNS yang tidak mengajukan cuti atau tidak sakit, tetap harus masuk kerja sebagaimana mestinya,” tegas Heru membuat sejumlah pegawai bingung karena kemarin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menyampaikan adanya kebijakan WFH Terhadap Sejumlah ASN pada hari Selasa ini dan Rabu besok.

Heru menambahkan Selasa ini merupakan  hari pertama kerja setelah libur panjang. “Jadi, Pemprov DKI tidak ada WFH. Semua harus masuk, karena kemarin sudah libur 10 hari penuh. Jadi, mereka yang mudik, tidak ada alasan terlambat masuk kerja,” tandas Heru. Untuk itu Heru menginstruksikan agar BKD dan para pimpinan terkait mengecek setiap PNS di bidangnya masing-masing.

“Pastikan tidak ada cuti tambahan bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya minta iiu kepada BKD agar mengecek semuanya. Para walikota, BKD, Kepala Dinas juga pada kumpul di sini.  Saya berharap agar mereka mengecek stafnya masing masing. Sekali lagi, nggak ada WFH di jajaran atau lingkungan Pemprov DKI,” tegas Heru.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya, mengatakan, pihaknya bakal menerapkan aturan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI. Kebijakan itu  menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Kebijakan memberlakukan WFH dari pemerintah pusat itu bertujuan mengurangi kemacetan pada arus balik Lebaran. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *