oleh

GPIB dan GKP Sepakati soal Penggunaan Tanah dan Bangunan di Pacet Cianjur

BOGOR – Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan Gereja Kristen Pasundan (GKP) akhirnya mencapai kata sepakat terkait penggunaan tanah dan bangunan milik GPIB di Pacet, Cipanas, Cianjur.

Bangunan yang selama ini digunakan GKP Pacet sebagai sarana ibadah berakhir dengan ditanda tangani kesepakatan yang dihadiri petinggi kedua gereja.

Pihak GKP dalam pertemuan dengan GPIB di Kantor Majelis Sinode Rabu (27/03/2024) mengakui bahwa lahan dan bangunan yang dipakainya selama ini adalah milik GPIB.

“MoU sudah ditandangani kedua belah pihak. Ada klausul menyebutkan bahwa lahan dan bangunan yang digunakan GKP selama ini adalah milik GPIB. Legalitasnya jelas berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh negara melalui kantor ATR/BPN,”kata Ketua Umum Sinode GKP Pdt Magyolin Carolina Tuasuun, M.Th didampingi Ketua Umum MS GPIB, Pdt Drs. P. K. Rumambi, M.Si.

Sekretaris Umum GKP, Pdt Tongam Adama Antonius Sihite, Th.M dan Sekretaris Umum MS GPIB Pdt Elly D. Pitoy – de Bell, S.Th turut menyaksikan saat penandatanganan MoU berlangsung.

“Kami ingin melindungi aset GPIB. Melalui penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman dengan pihak GKP, maka aset kita selamatkan. Dalam MoU ini, GKP mengakui bahwa sarana yang selama ini dipakai mereka sebagai tempat ibadah di Cipanas, adalah milik GPIB,” ujar Sekretaris II Majelis Sinode GPIB, Penatua Ivan G. Lantu, S.H, M.Kn.

Penandatangan MoU dilakukan di Kantor Majelis Sinode GPIB di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta.
Dari GPIB hadir Ketua Umum MS GPIB, Pendeta Drs. P. K. Rumambi, M.Si dan Sekretaris Umum Pendeta Elly D. Pitoy – de Bell, S.Th.  Sedangkan dari pihak GKP, hadir Ketua Umum Sinode GKP, Pendeta Magyolin Carolina Tuasuun, M.Th dan Sekretaris Umum, Pendeta Tongam Adama Antonius Sihite, Th.M.

Saksi yang menyaksikan penandatangan dari pihak GPIB antara lain, Ketua Majelis Jemaat (KMJ) GPIB Zebaoth Bogor, Pendeta Margie Ririhena De Wanna, D.Th dan Sekretaris PHMJ zebaoth, Penatua Ermi Pangloli. Sementara saksi dari pihak GKP yakni, Poltak Siagian SH.

“Dalam MoU itu juga tertuang kedua belah pihak untuk tidak menjual atau mengalihkan atau dengan cara apapun kepada siapapun atau menjaminkan obyek nota kesepahaman ini,”tegasnya. (yopi/ta)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *