JAKARTA – Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) bongkar kelebihan bayar Transjakarta. Direktur Eksekutif LP2AD Victor Napitupulu kepada Wartawan mengungkapkan, soal subsidi Transjakarta yang jadi cawe-cawe bertahun-tahun ini.
“Anggaran pemberian subsidi untuk pelayanan Transjakarta melalui PT Transportasi Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp 3,3 triliun lebih ini perlu disentil sehingga para dewan yang terhormat di Komisi B DPRD DKI Jakarta bisa buka mata dan telinga,” kata Victor pada, Jumat (10/5/2024) malam.
Menurut Victor, apakah subsidi ini tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan? Sebenarnya ini Pekerjaan Rumah (PR) DKI dari tahun 2018 dan tahun 2019 masa belum terjawab hingga tahun 2024 ini,” imbuhnya.
Ironisnya, sambung Victor menerangkan, bahwa rekomendasi BPK ke Gubernur DKI pada tahun 2021 dicuekin diantaranya, Gubernur DKI belum merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor: 62 Tahun 2016 dengan memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 10 Tahun 2014.
Kemudian, diperintahkan Kepala Dishub DKI untuk melakukan penyesuaian atas naskah perjanjian Public Service Obligation (PSO) layanan angkutan umum Transjakarta agar sesuai dengan Perda Nomor: 10 Tahun 2014.
Selanjutnya, Kadishub DKI memperhitungkan kelebihan biaya perhitungan Subsidi PSO Tahun 2018 dan 2019 masing – masing bernilai Rp. 195.849.289.113 dan Rp. 220.073.517.349 dalam periode – periode anggaran tahun berikutnya.
“Saya berharap temuan masalah ini ditindaklanjuti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,” ucapnya seraya menambahkan soal kelebihan bayar ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati).
Sebab kata dia permasalahan transportasi dapat terang benderang, khususnya Transajakarta tentunya bisa fokus untuk menuju Jakarta Kota Global.
Terlebih anggaran subsidi Transjakarta pada tahun 2024 ini mencapai Rp 3,5 triliun.
“Semestinya subsidi yang gede ini tepat sasaran. Tapi kenapa kemacetan Jakarta semakin semrawut. Apa kata dunia,” sindir Victor sembari menutup wawancara. (van/fs)
Komentar