JAKARTA – Dinas Sosial Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengklaim telah menjaring ribuan pengemis dan pengamen di Ibukota, namun nyatanya jumlah mereka justru tampak semakin banyak. Janji Gubernur Pramono untuk menertibkan kelompok pengamen ondel-ondel yang sangat mengganggu ketertiban umum, namun juga tak kunjung dilakukan.
“Terus terang, saya meragukan pernyataan pejabat Dinas Sosial yang mengaku telah menjaring 1.579 pengemis dan pengamen, karena nyatanya di jalanan masih menjamur penyandang masalah kesejahteraan masyarakat (PMKS) dari pagi sampai pagi lagi. Nyaris tak ada razia sehingga mereka sangat leluasa meminta-minta di jalan,” kritik Haryono, warga Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/4).
Ia mencontohkan pusat kuliner di kawasan Masjid Akbar dan Pasar Sumur Batu, tiap hari terdapat ribuan pengemis. “Kita makan di warung sekitar 30 menit, kelompok pengamen dan pengemis, puluhan kali datang silih berganti. Mereka sangat leluasa, nyaris tak tersentuh aparat penegak Tibum. Apalagi pengamen ondel-ondel, tiap kelompok jumlahnya belasan orang, arak-arakan di tengah jalan dengan suara memekakkan telinga. Saya gak pernah lihat mereka dirazia,” protesnya. Menurutnya, banyak pengamen terjaring pada pagi, tapi sorenya sudah beraksi lagi di tempat sama karena tidak dijebloskan ke panti sosial milik Pemprov Jakarta.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jakarta Premi Lasari mengatakan pihaknya merazia sebanyak 1.579 PMKS dari seluruh wilayah Jakarta. “Jumlah sebanyak itu merupakan hasil razia pada triwulan pertama dari Januari sampai April 2025. Penjangkauan ini merupakan bagian dari langkah awal dalam proses rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif,” ujar Premi.
Premi menambahkan bahwa petugas razia setiap hari turun ke lapangan untuk menjangkau dan memberikan layanan awal bagi kelompok rentan sosial. “Semua PPKS yang terjaring telah melalui proses asesmen untuk kemudian dirujuk ke panti sosial maupun unit layanan lain sesuai kebutuhannya seperti Rumah Sakit, atau dikembalikan kepada keluarganya, jika yang bersangkutan masih memiliki keluarga,” paparnya.
Selain menggandeng unsur pemerintah daerah lainnya seperti Satpol PP dan kepolisian, Dinas Sosial juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan PMKS melalui aplikasi JAKI atau kanal resmi lainnya. Kegiatan razia ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah terhadap kelompok marjinal, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (jo)
Komentar