oleh

Pejabat Kementerian PU Jadi Tersangka Korupsi, Kejati DKI Ungkap Kerugian Negara Rp16 Miliar

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dari perkara tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp16 miliar.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air periode Juli 2025 hingga Januari 2026, RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya, dan AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan, para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis (21/5/2026).

“Dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar,” ujar Dapot kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Menurut Dapot, DP diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pemerasan, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang dalam sejumlah proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.

DP disebut menerima uang tunai lebih dari Rp2 miliar serta dua unit mobil mewah jenis Honda CRV dan Toyota Innova Zenix dari sejumlah BUMN Karya dan pihak swasta yang terkait proyek di Direktorat Jenderal SDA.

Sementara itu, tersangka RS dan AS diduga melakukan rekayasa proyek fiktif dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2023 hingga 2024.

“Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air sejak Juli 2025 sampai Januari 2026,” kata Dapot.

Dalam kasus ini, DP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsider Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan RS dan AS dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

Sebelumnya, penyidik Kejati DKI Jakarta juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat Kementerian PU pada 9 April 2026. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. (Imam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *