Oleh R. Bagus D. Reksojoedo, Pegiat Anti Korupsi
POSKOTA.CO – BARU Baru ini banyak terungkap berbagai kasus penyimpangan seperti korupsi dan kejahatan lain yang melibatkan pejabat tinggi suatu instansi beserta jajarannya. Di satu sisi kita prihatin akan hal ini, terlebih terjadi di beberapa lembaga penegak hukum. Namun disisi lain hal Ini juga menunjukkan suatu trend positif adanya proses perbaikan dari dalam instansi tersebut.
Sudah bukan rahasia lagi adanya praktik korupsi yang bersifat systemic organized dan massive di beberapa lembaga penegak hukum, dan hal tersebut menjadi salah satu sebab dari sulitnya kita melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Diperlukan berbagai tools untuk bisa membersihkan institusi penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya dari praktik curang yang sudah mengakar, dari beberapa tools yang ada salah satunya adalah dengan membangun Whistle Blowing system di internal lembaga yang juga terkoordinasi dalam satu wadah Whistle Blowing System yang bersifat nasional untuk menampung berbagai informasi indikasi kecurangan dan berbagai praktki korupsi lainnya.
Whistle Blowing System atau WBS adalah sistem yang dibangun yang berfungsi sebagai saluran pelaporan indikasi korupsi yang dilakukan para pejabat dan pegawai instansi pemerintah termasuk semua pihak yang terlibat.
Melalui WBS akan memungkinkan masuknya laporan berbagai indikasi kecurangan dari berbagai kalangan baik masyarakat umum dan juga pihak internal institusi yang bersangkutan.
Sehingga dengan demikian semua pihak tanpa terkecuali bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi dengan cara mengawasi perilaku aparat yang ada di sekitarnya atau yang berhubungan dengan mereka untuk selanjutnya melaporkan apa bila ada indikasi oknum aparat yang berbuat curang atau menyalah gunakan wewenang.
Jika hal ini berjalan maka akan menjadi sebuah mekanisme pengawasan massive yang melibatkan semua pihak dalam mencegah praktik korupsi.
Upaya Deteksi Korupsi
WBS yang dapat berjalan baik adalah suatu bentuk upaya deteksi korupsi yang paling efektif, karena dari WBS ini akan melahirkan suatu mekanisme pengawasan massive sehingga semua pihak bisa melaporkan indikasi pejabat yang melakukan penyimpangan, siapa pun dia, apapun motivasinya.
Ada kalanya si pelapor termotivasi karena memang niat bersih untuk ikut memberantas korupsi, tapi bisa saja ada pelapor yang dilatar belakangi unsur pribadi seperti persaingan jabatan dll.
Hal ini sah – sah saja, sepanjang memang laporannya terbukti, dan pelajaran yang bisa dipetik dari para pejabat dari hal tersebut adalah berupaya sungguh – sungguh bekerja dengan baik dan tidak melalukan kecurangan yang membuka peluang pihak lain melaporkannya.
Ada 4 unsur yg harus dipenuhi dalam membangun WBS antara lain :
1. Kejelasan materi yang busa di laporkan
2. Kemudahan sarana penerimaan laporan yang bisa diakses masyarakat luas
3. Kepastian tindak lanjut laporan yang masuk
4. Perlindungan hukum bagi para pelapor
Khusus nomor 3 kepastian tindak lanjut pelaporan menjadi hal yang paling kritikal, sehingga hubungan dan keterkaitan antara WBS dan aparat penindak harus dipastikan berjalan baik.







Komentar