oleh

Lahan Sawit Milik PTPN II Peninggalan Kolonial Belanda di Sumatera Utara Menyusut Tajam  

BOGOR – Lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) di Sumatera Utara menyusut.

Dari warisan kolonial seluas 250 ribu ha, atau setara 3,5 kali luas DKI Jakarta, kini hanya tersisa 5.873 ha atau 97,6 persen tanah negara lenyap.

Atas hal ini, Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengatakan, ini bukan kelalaian biasa, tapi pola sistematis yang harus diusut tuntas.

Berdasarkan data, warisan kolonial tambang emas tembakau Deli Kisah ini dimulai pada 1870, saat Agrarische Wet membuka jalan bagi Deli Maatschappij dan Senembah Maatschappij menguasai tanah-tanah terbaik Sumatera Timur.

Perusahaan Belanda itu mengelola 250.000 ha tanah di antara Sungai Ular (Deli Serdang) hingga Sungai Wampu (Langkat).

Inilah masa keemasan tembakau Deli, dijuluki “emas coklat” dunia. Dengan payung Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria Belanda 1870), mereka mengubah hamparan hijau menjadi “tambang emas” tembakau terbaik dunia.

“Agrarische Wet 1870 adalah landasan hukum konsesi tanah era kolonial. Boschordonnantie 1932 merupakan peraturan kehutanan kolonial. Peta konsesi Deli Maatschappij tahun 1925 menunjukkan penguasaan 250 ribu ha.

Sejak perang dunia hingga kemerdekaan, lahan itu terbengkalai dan digarap rakyat untuk pangan. Setelah nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958, aset-aset Belanda itu menjadi milik negara untuk rakyat,” kata Iskandar Sabtu, 1 November 2025.

Menurut IAW, penetapan HGU untuk PPN Tembakau Deli seluas ±59.000 hektare, telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965.

Namun, dalam praktiknya, perusahaan perkebunan yang sudah dinasionalisasi, PPN Tembakau Deli, kelak PTPN II, tetap menguasai tanah-tanah itu dengan dalih keamanan dan efisiensi produksi.

“Ini ada keputusan Menteri Agraria yang dilanggar. Pada 10 Juni 1965, keluar SK Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tegaskan, PPN Tembakau Deli hanya berhak atas ±59.000 hektare untuk tanaman tembakau. Sementara sisa ±191.000 hektare wajib menjadi objek landreform,” tegasnya.

Bagi IAW, putusan MA No. 327 K/Sip/1976 dimana para pihak adalah PT Perkebunan IX vs Pemerintah Daerah Sumatera Utara, prinsip putusannya adalah pembatasan perluasan HGU, semestinya ditaati.

IAW mencatat, selama kurun waktu setengah abad, MA bersuara untuk rakyat, tapi pemerintah berpura-pura tuli.

Putusan-putusan itu menegaskan prinsip hukum yang konsisten tentang pengelolaan tanah negara.

“Kami mencatat, tahun 1981 hingga 1997, HGU melebar, tanah rakyat hilang. Luas HGU PTPN II seharusnya tinggal 48.685 hektare, namun, dalam surat resmi Dirut PTPN II tahun 1997, disebutkan sudah terjadi pengalihan tanah 5.569 hektare ke pihak ketiga,” ujarnya.

BPN Sumut bahkan menemukan kelebihan 61.382 ha yang diduga berasal dari tanah-tanah redistribusi milik rakyat.

Dengan kata lain, PTPN II menguasai lebih dari dua kali lipat tanah yang seharusnya.

Temuan Pansus DPR RI tahun 2004 dan Keputusan Pansus DPR RI No. 016/RKM/PANSUS TANAH/DPR-RI/2004,  memberikan peta sangat jelas tentang akar konflik yang berlangsung puluhan tahun ini.

“Dengan temuan utama, adanya ketidaksesuaian dalam penguasaan tanah, kami dorong perlunya penertiban administrasi pertanahan,” pintanya.

“Kejaksaan Agung melalui Kejati Sumut menyidik harapan Pansus DPR RI. Sekarang yang dipansuskan DPR itu sudah dijerat Tipikor. Yang belum dilakukan adalah memberi rasa adil kepada para masyarakat penggarap,” ujarnya.

Temuan BPK menemukan adanya pola yang berulang, makin meyakinkan IAW, bahwa pengelolaan tanah negara teridentifikasi ada pelanggaran besar.

Mekanisme pengalihan hak atas tanah tanpa tender, maka potensi kerugian negara mencapai Rp3,4 triliun/tahun.

Kajian IAW menunjukkan, siklus pelanggaran sistemik dimulai dari penguasaan sepihak PTPN II atas tanah rakyat, yang kemudian dilegitimasi secara administratif melalui penerbitan sertipikat HGU (yang diduga manipulatif), dan akhirnya dikomersialkan (dialihkan/diubah fungsi) dengan cara-cara yang sekarang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

IAW juga menilai, Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) belum terlihat nyata berupaya melakukan penataan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.

“Optimalisasi proses hukum jalankan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum serta transparansi dan laksanakan mekanisme GTRA,” saran Iskandar. (yopy/mk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *