oleh

Komisi Informasi Pusat Gelar Sidang TWK Pegawai KPK

POSKOTA.CO – Komisi Informasi Pusat menggelar persidangan melalui virtual, antara pemohon FOINI(Freedom of Information Network Indonesia), dan 11 orang pegawai KPK dengan termohon KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BKN (Badan Kepegawaian
Negara) pada Senin (13/9/2021).

Dalam sidang dengan Majelis Komisioner (MK) Gede Narayana, Romanus Ndau dan M Syahyan ini, ada 13 register permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan rincian 11 register antara pemohon pegawai KPK dengan termohon KPK, dan dua register antara FOINI dengan BKN dan KPK.

Pokok permohonan yang diajukan FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) kepada BKN dan KPK antara lain, dokumen asli yang berisi soal-soal tertulis dan panduan wawancara pada Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK RI.

Sedangkan pokok permohonan yang diajukan oleh 11 pegawai KPK antara lain, landasan hukum penentuan unsur yang diukur dan kriteria memenuhi syarat atau tidak dalam asesmen TWK, nama dan sertifikat asesor/pewawancara serta lembaga/institusi asal asesor/pewawancara,
kertas kerja, berita acara dan hasil asesmen TWK.

Pada sidang perdana ini, Majelis Komisioner memeriksa ‘legal standing’ pemohon dan termohon, pemohon FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) belum memenuhi ‘legal standing’-nya dalam hal surat kuasa pemohon, sedangkan untuk 11 pegawai KPK telah terpenuhi ‘legal standing’-nya, termohon KPK dan BKN belum terpenuhi ‘legal standing’-nya yakni terkait kelengkapan surat kuasa. Sehingga Majelis Komisioner memerintahkan pada persidangan selanjutnya terkait ‘legal standing’ pemohon dan termohon sudah dapat dipenuhi.

Sebagai informasi, pemeriksaan sidang tahap awal di Komisi Informasi Pusat memeriksa empat hal yakni, kompetensi absolut sengketa informasi, kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat, identitas pemohon dan termohon dan Jangka waktu pemohonan sengketa. (*/miv)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *