oleh

Kasus Korupsi Mantan Bupati Bogor Bakal Seret Tersangka Baru

POSKOTA. CO – Kasus yang melibatkan tersangka Rachmat Yasin, akan menyeret tersangka baru. Penyidik KPK kini masih terus memanggil saksi dalam kasus korupsi yang menjerat tersangka mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY).

Hingga Rabu (14/10/2020) penyidik KPK sudah memanggil sejumlah saksi. Mereka adalah Kasubbag Keuangan DLLAJ Kabupaten Bogor, Yuyuk Rusmayati, Kabid Terminal dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Dudi Rukmayadi, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Setyanto Susanto, mantan Sekretaris DPKBD Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi, dan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Aris Mulyanto, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

Selain itu 4 saksi terakhir yang diperiksa pada Rabu kemarin di antaranya 2 mantan Kasubag Keuangan Pemkab Bogor, Enung dan Kholid Mawardi.Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Bogor, RY.

“Enung dan Kholid dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RY,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan wartawan.

Enung merupakan Kasubag Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor periode 2010-2013. Sedangkan Kholid adalah Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup di periode yang sama.

KPK juga memanggil 2 saksi lagi yakni Adub, staf Bagian Keuangan RSUD Leuwiliang dan Dedy Suwandi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Cileungsi Kabupaten Bogor. Untuk Dedy, ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2020 lalu.

RY, mantan terpidana kasus korupsi ini kembali berurusan dengan hukum karena diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah. Nilainya sangat fantastis yakni mencapai Rp 8,93 miliar.

Dalam pemeriksaan perkara ini, RY telah mengembalikan uang senilai Rp8,9 miliar ke KPK pada hari Kamis 13 Agustus 2020.

Bahkan demi menguatkan bukti, KPK pada Senin (10/8/2020) menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, terkait dengan kasus ini. Semua dokumen tanah/letter C di desa itu diambil untuk diperiksa.

Rachmat Yasin yang fenomenal jadi terpidana korupsi dan kini tersangka gratifikasi di KPK.

KPK sudah menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014, sebagai tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan pemotongan uang dan gratifikasi.

Dalam kasus pertama, Rachmat Yasin diduga telah “memalak” dan “menyunat” satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD hingga mencapai total sebanyak Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada nya.

Selain itu, ia juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire.

Untuk kasus penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, KPK melaporkan bahwa suami dari Elly Yasin, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari PPP ini sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Menurut KPK, pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Menurut KPK, pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat melalui stafnya. Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar lokasi tanah tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya. Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin.

Diduga Rachmat mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri. Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT. Sentul City.

KPK terus dalami keterangan saksi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi pada hari ini. Keenam saksi tersebut yakni seorang pengelola pesantren, HMN Lesmana, mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin, seorang “pihak swasta”, H. Muhammad Suhendra, kemudian Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Estantoni Kasno, serta dua Kasubag Keuangan BAPPEDA Kabupaten Bogor Sonny Dirgantara dan Syarif Hidayat. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas penyidikan kasus RY.

RY yang merupakan mantan terpidana penerima suap dari mantan bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala, terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri ini meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8.93 miliar untuk biaya operasional dirinya selaku Bupati Bogor saat itu.

Selain itu, uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014 lalu. (yopi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *