JAKARTA – Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang dikirim ke Polda Metro Jaya dengan tembusan kepada Kapolri dan Menko Polhukam dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak nyambung. Firli seharusnya cukup bersurat ke Polda Metro Jaya, karena masalah itu urusan Firli individu dengan penyidik Polda Metro Jaya.
Hal itu dikatakan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menanggapi surat Firli yang minta dijadwal ulang pemeriksaan atas dirinya dengan tembusan kepada Kapolri dan Menko Polhukam. “Surat tembusan Firli Bahuri kepada Kapolri dan Menko Polhukam sangat tidak nyambung,” kata Kurnia, dikutip dari rilis yang diterima POSKOTAONLINE.COM, Minggu (22/10/2023).
Alasannya, lanjut Kurnia, yang memanggil Firli adalah penyidik Polda Metro Jaya sehingga Ketua KPK itu cukup mengirimkan surat ke Polda, bukan justru menembuskan surat tersebut ke Kapolri dan Menko Polhukam.
Pihak ICW meminta Polda Metro Jaya untuk segera memanggil ulang Firli Bahuri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Dikatakan peneliti ICW Kurnia, jika panggilan kedua Firli tidak datang juga, penyidik Polda Metro Jaya harus melakukan penjemputan paksa. Tujuannya agar proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan tindak pidana pertemuan pimpinan KPK dengan pihak beperkara segera tuntas.
Untuk diketahui, pada Jumat (20/10/2023), Ketua KPK Firli Bahuri mangkir dari panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Rencananya, penyidik akan memeriksa Firli dengan status saksi atas kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri telah berkirim surat ke Polda Metro dengan tembusan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud Md atas ketidakhadirannya sesuai panggilan penyidik Polda Metro Jaya.
Menurut Ghofron, pimpinan KPK telah mengonfirmasi dengan berkirim surat untuk meminta waktu penjadwalan ulang dengan tembusan Kapolri dan Menko Polhukam RI. Kata Ghufron, Firli tidak bisa hadir lantaran telah memiliki jadwal agenda lain. “Namun mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” ujar Ghufron.
Karenanya, peneliti ICW Kurnia mendesak Polda Metro Jaya melakukan jemput paksa bila Ketua KPK tak kunjung memenuhi panggilan penyidik yang menangani kasus dugaan pemerasan tersebut. (*/omi)







Komentar