oleh

Agar Tercipta Pemerintahan Bebas KKN, Harus ada Tindakan Hukum yang Tegas

POSKOTA.CO – Kasus korupsi di negeri ini masih saja marak. Meski banyak koruptor yang tertangkap tangan dan dijebloskan ke penjara, namun masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotiosme (KKN) masih saja terjadi. Tentunya guna menekan angka kasus korupsi, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih fundamental, yakni upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang bakal dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Seperti yang ditekankan Presiden Joko Widodo, pentingnya pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan saja. Menurutnya pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah karena hal ini merupakan langkah yang lebih fundamental.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan saja. Kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan,” kata Jokowi dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021) sambil menyebutkan dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan. Penanaman budaya antikorupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi.

Menyangkut pemberatasan korupsi tersebut, Pengamat Hukum Alexius Tantrajaya,SH, M.Hum, menyebutkan memang idealnya dalam menciptakan kondisi bebas korupsi adalah melalui pencegahan dengan menutup peluang untuk bisa dilakukan perbuatan korupsi oleh setiap aparatur negara.

“Namun hal ini bisa terwujud apabila sistem administrasi pemerintahan tidak memberi peluang untuk bisa dilakukannya korupsi. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi saat ini masih harus tetap disertai tindakan hukum yang tegas dalam memanfaatkan secara maksimal sebagaimana dengan ketentuan sanksi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bagi koruptor,” katanya.

Hukuman Mati

Advokat ibukota ini menyebutkan ketegasan dalam penindakan korupsi ini bisa dibuktikan sebagaimana yang dilakakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus korupsi di tubuh satu perusahaan asuransi milik negara yang salah satu ‘pentolan’ terdakwa koruptornya dituntut hukuman mati di Pengadilan Tipikor.

Nah, tentunya tindakan hukum ini sangatlah membantu terbentuknya sistem yang bisa dilakukan guna mencegah korupsi dikarenakan mental  korup bagi aparatur negara tersebut sudah luluh dan takut apabila suatu saat perbuatannya bila terjerat hukum akan berakibat kematian. “Barangkali tuntutan seperti itu baru pertama kali terjadi terhadap terdakwa koruptor,” katanya.

Menurut advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini dalam rangka tercipta pemerintahan yang bebas darti KKN, maka dalam pemberantasan korupsi tetap masih diperlukan tindakan penangkapan-penangkapan terhadap koruptor yang diadili dengan tuntutan dan hukuman yang berat.

Oleh karenanya pembangunan sistem pencegahan korupsi saat ini harus sejalan dengan penindakan hukum secara tegas, tentu akan memberi harapan bisa terwujud dikemudian hari.

‘’Dengan tindakan tegas tersebut, tentunya kasus korupsi bisa berkurang karena upaya ini akan menutup peluang untuk meraup uang negara disamping ancaman sanksi pidana mati akan menyadarkannya untuk tidak melanggarnya,” ucapnya.

Yang jelas, tambah Alexius, sebagaimana yang ditekankan Presiden Jokowi, upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu.

“Tentunya dengan tindakan tegas tersebut,  bukan hanya sekedar memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan atau detterence effect pada yang berbuat saja, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan dapat mengembalikan kerugian negara,” pungkasnya sambil berharap semoga ketegasan dalam penindakan terhadap para koruptor tersebut dapat terwujud dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di negeri ini. (bw) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *