POSKOTA.CO – Ketua Umum Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) Agustinus Somau SH meminta seluruh ketua adat di Papua untuk bersatu. Seruan kepala suku adat Papua yang memimpin 250 suku di Papua ini, setelah munculnya kasus yang diduga ada keterlibatan pihak luar dalam hal hibah besi bekas milik PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kepada wartawan di salah satu penginapan di bilangan Tanah Sareal, Kota Bogor, Agustinus Somau SH menegaskan, sebagai pemimpin tertinggi yang memimpin ratusan suku adat di tanah mutiara di belahan timur Indonesia ini, mereka tidak melawan negara.
Sebagai warga negara, Agustinus menuturkan, mereka patuh pada aturan. Namun polemik soal besi hibah PTFI harus dicarikan solusi. “Ada kasus di Papua. Kami tidak melawan negara, namun negara harus hargai hak adat di Papua. Harta tanah Papua harus diselesaikan secara baik oleh pemerintah. Jangan tipu terus masyarakat lokal. Suku adat Papua menderita sampai sekarang. Masih ada pelanggaran sampai sekarang. Freeport sampai sekarang, tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi hak ke warga adat. Minta negara bayar ke warga Papua jika benar sudah menguasai hak 51 persen saham Freeport,” kata Agustinus, Selasa (14/9/2021).
Besi tua milik Freeport yang dihibahkan kepada dua suku yang terdampak langsung operasional PTFI yakni suku Amungme dan Kamoro di Papua, harus ada penyelesaian akhir. Mengapa sekarang jadi kasus? Karena besi hibah, ternyata sudah menyebar di beberapa daerah di Jawa. Hal ini membuat masyarakat adat tidak menikmati. Keluarnya jutaan ton besi bekas perusahaan penambang emas ini, Agustinus menduga, ada keterlibatan pihak luar yang memiliki otoritas dalam hal pengawasan keluar masuk barang dari tanah Papua.
“Sikap dan prinsip ketua adat, cari solusi. Ada tujuh suku adat di Timika. Harus bersatu. Besi dicuri dan kita dibuat bertengkar. Saatnya semua ketua adat di Papua bersatu. Harus diselesaikan cepat. Kemarin sudah tanda tangan dan berharap penyelesaian besi bekas berjalan baik. Jangan pakai proses hukum. Selesaikan secara adat. Jangan mau dipecah belah,” tegasnya.
Agustinus membenarkan, jika hibah besi scrap PTFI ke masyarakat terdampak dilakukan secara bertahap. Hibah ini dilengkapi dokumen resmi. Namun dalam praktek, ada permainan kotor yang membuat besi yang seharusnya bisa dinikmati warga terdampak, akhirnya bisa keluar dari Papua dan masyarakat, tidak mendapat apa-apa.
“Besi hibah bisa keluar dari Papua, karena ada orang luar yang keluarkan besi. Kerjasama orang luar dengan Freeport untuk bawa keluar besi. Ada jutaan ton besi. Ada surat hibah dari Freeport ke warga adat. Dari tahun 2016 mulai terjadi pencurian besi,” tegasnya.
Pernyataan Agustinus sejalan dengan pernyataan PTFI yang membenarkan, jika memberikan hibah besi scrap eks PTFI ke dua suku yang terdampak langsung operasional PTFI yakni suku Amungme dan Kamoro di Papua.
PTFI menjelaskan, jika proses hibah tersebut dilakukan melalui tiga tahap. Periode pertama tahun 2004 sampai 2008.
Agustinus juga merinci, jika hibah besi bekas 14.490 ton diberikan kepada masyarakat Suku Amungme yang diwakili oleh Lemasa (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme), Yayasan Tuarek, PT Delopnang, PT Mugulbuk, dan PT Arwanop Timika.
Untuk periode kedua, dilakukan di tahun 2008 sampai 2011 dengan jumlah besi hibah 15.101 ton yang diberikan ke Suku Kamoro dengan diwakili PT Putra Otomona.
Periode ketiga 2014 sampai sekarang, hibah besi dengan target sebesar 15.205 ton diberikan kepada masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro yang diwakili oleh Lemasa (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro),” lanjutnya.
“Sekarang kami tujuh suku yang tergabung dalam Perkumpulan Adat Kapauku Kapawe, Papua, menuntut hak atas sekitar 10 juta ton besi tua eks milik PTFI yang diklaim seseorang dan mengaku sudah mendapatkan surat izin dari Kapolri. Besi yang sudah ada di Pulau Jawa, kami minta dikembalikan ke tanah Papua. Jangan kau rusak alam kami, lalu ambil lagi hak kami berupa hibah dari PTFI. Setelah kami telusuri, ternyata semua dokumen itu palsu,” katanya.
Sebagai orang yang diberi amanat memimpin ratusan suku di bumi cenderawasih, Agustinus meminta Presiden Jokowi agar menindak siapa saja yang mencoba bermain di hibah besi PTFI kepada masyarakat terdampak di Papua.
“Ingat, alam kami sudah dirusak. Tanah dihancurkan dengan di bom. Air menjadi kotor, lahan menjadi gundul. Lalu kami masyarakat dibuat menderita. Kami tegaskan bahwa hibah besi bekas eks PTFI hanya melalui Lemasa dan Lemasko. Pihak-pihak yang mengaku menyalurkan besi eks hibah PTFI agar berhati-hati. Kami bisa penjarakan. Kami para ketua adat, akan menyatu,” tegasnya kepada wartawan.
Baginya, besi hibah ini secepatnya bisa dijual, agar dinikmati masyarakat terdampak. Soal kisruh adanya kelompok di Papua, Agustinus menyerukan agar bersatu dan fokus pada upaya mendapatkan hak bersama dari hibah besi bekas PTFI ini. (yopi)







Komentar