JAKARTA – Kemacetan parah yang melanda kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan tajam dan menambah daftar panjang persoalan yang membelit Ibukota. Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto mengapresiasi sikap Gubernur Pramono yang meminta maaf kepada masyarakat
meskipun kemacetan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov Jakarta. “Namun siapapun yang bertanggung jawab dalam kemacetan tersebut, Pemprov Jakarta tetap turun tangan membantu mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah kewenangannya,” kata Sugiyanto di Jakarta, Sabtu (19/4).
Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada lonjakan aktivitas bongkar muat truk milik Pelindo yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kapasitas normal yang seharusnya hanya sekitar 2.500 truk per hari, dipaksakan menjadi 4.000 hingga 7.000 truk. Kondisi ini menyebabkan kemacetan parah selama tiga hari berturut-turut. Gubernur menilai situasi tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan pengelola pelabuhan.
Sugiyanto mendukung langkah Gubernur telah memerintahkan Dinas Perhubungan memberikan teguran keras kepada Pelindo. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Meskipun Pelindo telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Pemprov maupun masyarakat, namun Pramono menolak alasan Pelindo yang menyebut lonjakan terjadi akibat libur panjang Idul Fitri serta kedatangan tiga kapal di luar jadwal yakni MSC Adu V, Ever Balmy, dan Starship Venus sehingga menyebabkan lonjakan volume bongkar muat di Terminal NPCT 1.
Menurut Sugiyanto masalah banjir, bau menyengat RDF Rorotan, penertiban pendemo, kendala normalisasi Ciliwung, dan bobolnya sistem Bank DKI, maka kemacetan di Tanjung Priok hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang membelit Jakarta. “Kemacetan rutin di berbagai titik lain pun belum mampu diatasi secara efektif oleh Dinas Perhubungan Jakarta. Sementara itu, masalah banjir yang tak kunjung terselesaikan semakin parah akibat lambannya respons Dinas Sumber Daya Air,” papar Sugiyanto sebagai salah satu warga Tanjung Priok yang terdampak kemacetan horor tersebut.
Kondisi ini memaksa Gubernur turun tangan langsung, meninjau sejumlah titik banjir dari udara menggunakan helikopter. Meski kembali menyampaikan permohonan maaf kepada warga, ia tetap enggan menyalahkan pihak mana pun secara terbuka.
Sementara itu, peresmian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan terpaksa ditunda akibat bau menyengat yang belum tertangani. Situasi semakin memanas dengan pengusiran paksa terhadap para pendemo di depan Gedung DPR/MPR RI oleh Satpol PP, tindakan yang dinilai arogan dan kurang empatik.
Rentetan kejadian ini mencerminkan kompleksitas persoalan Jakarta, dengan sorotan tajam tertuju pada kepemimpinan Gubernur Pramono Anung. Di tengah tekanan publik, Gubernur tetap menunjukkan sikap terbuka dan berkomitmen memikul tanggung jawab moral. Namun demikian, permintaan maaf saja tidak cukup tanpa langkah nyata dan cepat untuk mengatasi berbagai krisis tersebut.
Di tengah berbagai krisis yang terjadi, saya menilai Gubernur Pramono telah menunjukkan sikap yang sangat bijak dalam merespons persoalan serta mencari solusi yang tepat. Ia tetap tenang dan tegas, serta terus berpikir keras demi menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Masyarakat pun merespons secara positif terhadap ketegasan dan kesungguhan Gubernur dalam mencari jalan keluar. Dalam konteks ini, Gubernur perlu melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat Jakarta, untuk bersama-sama mengatasi persoalan demi kemajuan kota dan kesejahteraan warganya. (jo)







Komentar