oleh

Pengamat Sugiyanto Desak Pj Gubernur Heru Hentikan Pembongkaran 32 Bangunan di Jalan Pluit Karang Karya

JAKARTA –  Pengamat perkotaan Sugiyanto meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan kegiatan pembengkakan paksa terhadap 32 bangunan di Jalan Pluit Karang Karya, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.  Ia juga mendesak DPRD DKI Jakarta baru untuk memperjuangkan hak dasar warga yang mungkin diabaikan pemerintah.

“Saya ketahui hal ini setelah menerima pesan WhatsApp yang dikirim oleh rekan saya, Darmansyah. Dalam pesan tersebut, Darman mengundang media untuk meliput pembongkaran 32 rumah warga yang dijadwalkan berlangsung hari Senin ini,” kata Sugiyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/9).

Pembongkaran ini bukan merupakan bagian dari program pemerintah untuk perbaikan saluran air, kata Sugiyanto, melainkan dilakukan atas permintaan HRD CV Jaya Abadi, sebuah perusahaan pabrik biskuit Regal. “Hal tersebut sangat aneh dan patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin penertiban dilakukan berdasarkan permintaan pihak lain yang diduga kuat memiliki kepentingan tertentu,” kritik Sugiyanto.

Atas dasar ini, dia mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memerintahkan jajarannya segera menghentikan  pembongkaran tersebut. “Pendekatan kemanusiaan sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” papar Sugiyanto.

Dia  juga mengimbau kepada DPRD DKI Jakarta yang baru untuk segera bertindak. “DPRD yang baru, meski belum membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), namun minimal melalui Fraksi, perlu melakukan investigasi mendalam guna melindungi hak-hak warga dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tandas Sugiyanto.

Menurutnya, sikap tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan warga Jakarta, apalagi yang mengirim pesan WA ini adalah teman seperjuangan di lingkungan media. “Andaikan warga bersalah sekalipun, hak-hak mereka harus tetap dihormati, terutama hak asasi manusia,” pungkasnya.

Diperoleh informasi  pembongkaran terhadap 32 bangunan warga yang menjadi tempat tinggal dan tempat usaha di Jalan Pluit Karang Karya ini bukan merupakan program pemerintah untuk perbaikan saluran air. Tetapi karena permintaan dari HRD CV Jaya Abadi selaku perusahaan pabrik biskuit Regal. Padahal pabrik biskuit tersebut juga memanfaatkan lahan Fasum saluran air sebagai  tempat parkir kendaraan motor para pekerjanya. Pemprov DKI harus bersikap adil dengan membongkar juga tempat parkir kendaraan motor para pekerja pabrik tersebut. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *