JAKARTA – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah memberikan pandangannya terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PAM Jaya dan Lemhanas RI. Menurutnya keberhasilan MoU ini sangat bergantung pada partisipasi publik.
Untuk itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program tersebut. “Jika infrastrukturnya sudah memadai, masyarakat perlu mulai beralih dari penggunaan air tanah ke air PAM Jaya,” kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Trubus menilai langkah ini diperlukan untuk meminimalkan eksploitasi air tanah yang berdampak buruk terhadap penurunan tanah di Jakarta. “Masyarakat harus terus diberi pemahaman untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan beralih menggunakan layanan air perpipaan PAM Jaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta yang kini menjadi bagian dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, perlu berkolaborasi dengan daerah-daerah di sekitarnya untuk membangun penampungan air yang terpadu. “Kolaborasi ini menjadi sebuah kunci dalam mewujudkan swasembada air. Jakarta sebagai pemimpin wilayah aglomerasi harus memastikan bahwa infrastruktur air PAM Jaya saling terhubung di seluruh wilayah. Ini penting agar menjadi satu kesatuan yang solid,” katanya.
Trubus berpendapat bahwa MoU antara PAM Jaya dan Lemhanas RI yang dilakukan beberapa hari lalu merupakan langkah tepat. Terlebih, karena kajian ketahanan air merupakan kebutuhan mendesak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta.
“Kita harus belajar dari pengalaman. Ketahanan air ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Perlu ada skenario perencanaan berkelanjutan agar cita-cita swasembada air bisa tercapai,” tandas Trubus.
Sebelumya, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan dalam rangka mendukung visi misi Presiden Prabowo tentang swasembada air, pihaknya melakukan kerja sama dengan Lemhannas. “PAM Jaya akan terus berkomitmen untuk menjaga ketahanan air di DKI Jakarta,” ujar Arief. (jo)
Komentar