SERANG – Masyarakat Indonesia diajak untuk menjaga menjaga kondusifitas pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pasalnya, pesta demokrasi ini merupakan masa krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia.
Hal itu karena saat pencoblosan dan pasca pemilihan berpotensi menimbulkan berita palsu, hasut, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. “Tetap jaga kesatuan dan persatuan NKRI, saling menjaga kesantunan adab pasca pilkada,” ucap mantan narapidana terorisme (napiter), Irhan Nugraha, di Serang, Banten, Selasa (26/11/2024)
Irhan mengklaim memiliki perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Ia mengaku pernah terjerumus dalam ideologi ekstrem yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun, setelah berkontemplasi dan mengikuti program deradikalisasi pemerintah, ia menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri. “Pemilu bukan perbuatan kesyirikan dan kekafiran, kita harus instropeksi, yang salah harus diperbaiki,” ucap Irhan.
Ia menyatakan perlunya mewaspadai ideologi khilafah dan takfiri, yang dapat memantik perpecahan dan disintegrasi bangsa di masa masa ini. Untuk itu, Irhan menyerukan masyarakat untuk ikut memilih, dan mengajak kelompok-kelompok yang masih anti demokrasi, perlu mengaji dan mengkajinya kembali.
Menurutnya, syariat Islam mengatur kebebasan dalam memilih, sebagaimana dulu pada masa kekhalifahan. “Ada namanya ahlul halli wal aqdi, semacam sekumpulan orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menentukan pemimpin,” ujarnya.
Bagi Irhan, demokrasi bukanlah ancaman, melainkan menjaga keberlangsungan untuk mempertahankan persatuan dan eksistensi sebuah negara. “Jadi demokrasi adalah bagian dari ajaran syariat Islam, jadi kita boleh memilih,” tegas Irhan, yang kini aktif di bidang pertanian dan peternakan.
Irhan yang kini menjadi ketua Yayasan Banten Peduli Umat (BPU) menekankan bahwa saat ini masyarakat harus semakin cerdas dalam menyaring informasi, terutama di era digital yang sarat dengan hoaks dan provokasi. (bu/jo)
Komentar