oleh

Irjen Napoleon Mengaku Dizalimi Pejabat Negara, Dituduh Hapus Red Notice

POSKOTA.CO – Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Pol Napoleon Bonaparte merasa dizalimi atas pernyataan pejabat negara terkait tuduhan penghapusan ‘red notice’. Dalam perkara ini Napoleon didakwa menerima suap 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS (sekitar Rp6,1 miliar).

Uang itu diduga sebagai imbalan untuk menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Saya merasa dizalimi melalui atas teks ‘statement’ pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus ‘red notice’,” kata Irjen Napoleon pada sidang agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11/2020).

Jenderal bintang dua itu didakwa menerima suap 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS (sekitar Rp6,1 miliar). “Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagai Kadiv Hubinter Polri yang dulu juga mantan Sekretaris NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia, pihaknya paling tahu kerja Interpol. Namun dia merasa tuduhan itu membuatnya tidak mungkin menyampaikan jawaban karena hanya akan dianggap pembenaran diri.

Tuduhan memerima uang miliaran rupiah, dia siap untuk dibuktikan. “Ini didasari rencana untuk menzalimi kami sebagai pejabat negara,” kata Napoleon.

Sementara pengacara Napoleon, Sastrawan, secara tegas mengatakan, tidak ada keterangan saksi yang termuat di dalam keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari Napoleon.

“Terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kuitansi-kuitansi tanda terima uang tanggal 27 April 2020, 28 April 2020, 29 April 2020, 4 Mei 2020, 12 Mei 2020 dan 22 Mei 2020,” kata Sastrawan.

Dikatakan Sastrawan, ‘Interpol Red Notice’ atas Djoko Soegiarto Tjandra Control Nomor: A-1897/7-2009 telah terhapus dari System Basis Data Interpol sejak tahun 2014. Sebab, tidak ada perpanjangan dari Kejaksaan RI sebagai lembaga peminta.

Masalah ‘red notice’ dan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada SIMKIM Imigrasi adalah dua hal yang berbeda sehingga hapusnya nama Djoko Tjandra dari SPO SIMKIM Imigrasi bukanlah kewenangan dari Irjem Napoleon Bonaparto. Terkait surat No B/1036/V/2020/NCB – Div HI tertanggal 5 Mei 2020, isi surat tersebut hanya bersifat pemberitahuan. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *