SEMARANG – Pengamat perkotaan yang juga Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan menyoroti pembangunan Hotel KoenoKoeni di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya bagian depan dari bangunan tersebut menyerobot trotoar, ruang publik untuk pejalan kaki.
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang didesak segera memeriksa dugaan pelanggaran tersebut dan mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. “Keberadaan bangunan hotel tersebut membuat pejalan kaki kehilangan akses trotoar dan terpaksa berjalan di bahu jalan raya. “Kondisi itu dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” kata Tigor, Jumat (20/11).
Analis kebijakan publik ini menyampaikan pengalamannya saat berjalan pagi di sekitar lokasi pembangunan hotel beberapa bulan lalu. Ia terpaksa turun dari trotoar karena area tersebut tertutup bagian bangunan yang sedang dikerjakan. “Saya terpaksa keluar dari trotoar dan bergeser ke tepi jalan raya di depan hotel yang sedang dalam proses pembangunan,” kata Tigor.
Ia mengaku, mendapat informasi bahwa pembangunan bangunan tersebut sudah lama diprotes masyarakat Semarang. Namun, proyek tersebut tetap berjalan hingga hampir selesai. “Sikap Pemkot Semarang belum mengambil tindakan tegas meskipun persoalan tersebut telah disuarakan masyarakat sejak Januari 2026. Trotoar adalah hak masyarakat pejalan kaki agar bisa melakukan perjalanannya dengan aman, nyaman, dan aksesibel,” ujarnya.
Tigor menilai, perlindungan terhadap pejalan kaki telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 mengatur hak pejalan kaki untuk memperoleh fasilitas berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
”Selain itu, Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menegaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki,” papar Tigor yang juga berprofesi sebagai pengacara.
Tigor juga menduga pembangunan hotel tersebut melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Kedua ketentuan itu mengatur jarak bangunan terhadap batas lahan maupun ruang jalan untuk menjamin keselamatan dan ketersediaan infrastruktur publik.
Tigor menuturkan, keberadaan hotel berskala besar berpotensi meningkatkan volume kendaraan dan menambah beban lingkungan di sekitarnya. Sebab itu, Pemkot Semarang diminta membuka dokumen perizinan kepada publik. ”Pemkot harus kembali memeriksa dokumen dan dicocokkan dengan kondisi eksisting. Tunjukkan PBG-nya, AMDAL-nya, Andalalin-nya, dan gambar GSB serta GSJ-nya,” tegasnya.
Ia membeberkan, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk menindak bangunan yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, penyegelan, hingga pembongkaran bagian bangunan yang melanggar aturan. “Kembalikan trotoar sebagai hak pejalan kaki,” tandasnya. (jo)
Dikeluhkan Warga Sejak Januari 2026, Pemkot Semarang Diminta Tindak Tegas Bangunan Hotel Okupasi Trotoar







Komentar