oleh

Satu Lagi Tersangka Penyadapan Presiden, Irjen EHS Dipecat dari Polri

JAKARTA – Satu lagi tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, yakni Irjen Pol. EHS dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari anggota Polri. Pemecatan tersangka EHS diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Sidang etik terhadap tersangka Irjen EHS digelar di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta. Atas putusan itu tersangka EHS menyatakan banding.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya menyatakan, vonis PTDH terhadap EHS bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Hasil sidang etik memutuskan EHS dikenakan sanksi PTDH dari anggota Polri,” kata Brigjen Trunoyudo, di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026) malam, sebagaimana dikutip media ini.

Sidang KKEP terhadap EHS dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan. Sedangkan anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.

Dalam persidangan tersebut, Irjen EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural. Selain itu soal dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di tubuh Polri. Baik ketika Irjen EHS menjabat sebagai kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ditegaskan Brigjen Trunoyudo, dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau ‘equality before the law’. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri.

Keduanya bertindak sebagai pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Pekan lalu Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol. ASN tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Untuk tersangka Jenderal Pol. LSP akan menjalani sidang etik pekan depan, dan mantan Kapolri itu juga terancam dipecat dari anggota Polri. (*/omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *