BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi dan jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengikuti rapat kerja (raker) yang dirangkai dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual dari Ruang Kerja Wali Kota di Balai Kota Bogor, Kamis (30/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, asosiasi pemerintah daerah APKASI dan APEKSI, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan apresiasi kepada seluruh asosiasi pemerintah daerah serta para kepala daerah yang mengikuti forum, baik secara langsung maupun daring.
Menurutnya, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan APKASI dengan Sufmi Dasco Ahmad untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah dan permasalahan yang dirasakan pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang mudah-mudahan bisa dicarikan solusi penyelesaiannya,” ujar Rifqinizamy.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, menyampaikan tiga usulan penyesuaian kebijakan terkait remunerasi pemerintah daerah.
Usulan pertama adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 mengenai perubahan skema perhitungan pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
APKASI mengusulkan agar perhitungan yang selama ini didasarkan pada gaji pokok dan tunjangan melekat diubah menjadi persentase dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Usulan kedua yakni revisi PP Nomor 109 Tahun 2000 terkait penyesuaian besaran biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mekanisme pembayaran secara lumpsum.
Adapun usulan ketiga menyangkut dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bogor didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi, Sekretaris BKAD Irfan Zacky Faizal, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, serta Sekretaris Bapperida Kota Bogor Agnes Andriani Kartika Sari. (yopy)
Komentar