JAKARTA-Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung RI, melalui Kepala Bidang Media dan Kehumasan, saat ini ditengarai sudah menerima tembusan informasi, mengenai laporan pengaduan (lapdu) masyarakat soal dugaan tindak pidana korupsi dalam penetapan dan realisasi tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tahun anggaran 2025.
Salah seorang warga Kabupaten Kuningan, Drs.M Rahmat Hardiana, saat bertemu POSKOTAONLINE.COM, di kediamannya, Senin (27/4/2026), mengungkapkan, dirinya sempat mendengar kabar di luaran, jika laporan pengaduan (lapdu) dari masyarakat yang sudah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat beberapa waktu lalu, terinformasi sudah ada yang menembuskan juga ke pihak Kejaksaan Agung.
“Kabar ini muncul bisa jadi salah satunya disebabkan penanganan laporan pengaduan (lapdu) tersebut sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang disampaikan pihak Kejati Jabar, sehingga kemudian ada yang menembuskan ke Gedung Bundar (Kejagung-red),”ucapnya.
Selain itu kata Rahmat, tembusan laporan pengaduan (lapdu) masyarakat bisa saja sampai ke Kejaksaan Agung, karena menilik dari kualitas perkara juga.
“Pusaran dari perkara ini berbicara tentang arus keuangan negara tahun anggaran 2025 bernilai milyaran rupiah dan didugakan menggelinding di atas meja para pejabat wakil rakyat (DPRD Kuningan-red). Temuan itulah yang menjadi materi pengaduan, sehingga dinilai patut menjadi perhatian khusus dan atensi Jaksa Agung,”ujarnya.
Namun begitu, Rahmat menegaskan, terlepas kabar tersebut benar atau hanya sekedar kabar angin, setidaknya hal seperti ini dapat mengingatkan pihak Kejati Jabar untuk segera memberikan keterangan kepada publik (masyarakat-red), sudah sampai sejauh mana proses penanganan laporan pengaduan itu.
Terpisah, untuk meyakinkan adanya kabar dimaksud, POSKOTAONLINE.COM, melakukan konfirmasi ke Kejaksaan Agung RI, Senin (27/4/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, melalui Kepala Bidang (Kabid) Media dan Kehumasan, Tri Sutrisno, S.H.,M.H., saat dihubungi via sambungan WhatsApp (WA) mengenai progres penanganan lapdu di Kejati Jabar, sampai berita ini dirilis belum membuka keterangan.(Cep/fs)







Komentar