JAKARTA – Dunia advokat Tanah Air sedang diguncang prahara. Hendra Sianipar, seorang pengacara yang seharusnya menjadi benteng keadilan, kini justru terpuruk di balik jeruji besi. Nasibnya tragis! Didakwa memalsukan surat kuasa dalam sengketa lahan di Rorotan, Cilincing, padahal ia mengaku hanya menjalankan tugas profesi berdasarkan kepercayaan antar-rekan sejawat.
Selasa (31/3/2026) siang, suasana Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) mendadak riuh. Sebanyak 25 pengacara senior dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI) turun gunung. Mereka pasang badan demi satu misi: menyelamatkan Hendra Sianipar dari apa yang mereka sebut sebagai ‘kriminalisasi nyata’.
Sebelum persidangan dimulai, Hendra sempat meluapkan kegundahannya. Dengan nada getir, ia mempertanyakan dasar penahanannya. ”Sampai sekarang saya tidak tahu kejahatan apa yang saya lakukan. Pemalsuan? Saya tidak pernah memalsukan apa pun. Memberikan keterangan palsu? Juga tidak. Saya bingung, mengapa saya ditahan? Ini kriminalisasi,” cetus Hendra, di hadapan awak media, Selasa (31/3/2026).
Ironisnya, Hendra terseret ke pusaran hukum Pasal 263 juncto Pasal 55 KUHP justru saat ia belum menerima sepeser pun imbalan jasa (fee). Ia diadili bersama empat terdakwa lainnya, yakni Puji Astuti, Ngadino (notaris), Sopar Jefri Napitupulu (advokat), dan Umar Alhabsyi.
Kasus ini bermula dari selembar kertas kuasa. Hendra disodori surat kuasa oleh rekannya, Sopar Jefri Napitupulu. Sebagai sesama advokat, Hendra menaruh kepercayaan penuh. Ia membubuhkan tanda tangan pada blanko yang sudah tertera cap jempol seseorang bernama Lukman. Niatnya lurus: mengecek legalitas tanah ke BPN Jakarta Utara dan melakukan verifikasi ke Dukcapil.
Namun, saat turun ke lokasi lahan di Rorotan, ‘kotak pandora’ terbuka. Sosok Lukman pemberi kuasa yang disebut buta huruf ternyata fiktif. Pemilik lahan sebenarnya adalah Lukman Sakti Nagaria, yang kemudian melaporkan mereka ke Bareskrim Polri.
”Klien kami benar-benar tidak tahu kalau blanko itu fiktif. Dia tidak ikut mengetik, tidak ikut memalsukan. Dia hanya tahu ada pekerjaan sesuai surat kuasa yang disodorkan rekannya,” tegas Tommy Sugih, S.H., anggota tim pembela Hendra.
Solidaritas Peradi SAI
Ketua Tim Pembela Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H., C.Md., mengingatkan bahwa kasus ini mengancam marwah profesi advokat di Indonesia. Ia merujuk pada Pasal 5 Kode Etik Advokat yang mewajibkan sesama sejawat saling percaya.
”Kalau pengacara harus jadi detektif dan memvalidasi setiap sidik jari klien sebelum bekerja, maka profesi ini akan mati!” tegas Aqil Ali.
Dukungan penuh pun datang dari Ketua Umum Peradi SAI Harry Ponto, S.H., LLM. Ia mendesak majelis hakim pimpinan Abdul Basyir, S.H., M.H., untuk melihat perkara ini secara objektif.
”Hendra kooperatif, dia tinggal di rumah susun, tidak ada iktikad buruk atau keuntungan materiil. Kami meminta perlindungan hukum agar ini tidak menjadi preseden buruk yang membuat advokat takut bekerja karena bayang-bayang penjara,” tegas Harry Ponto.
Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk memecah (split) berkas persidangan menjadi tiga bagian. Keputusan ini disambut baik oleh tim penasihat hukum karena dianggap membuka peluang lebar untuk menggali kebenaran materil dari terdakwa lainnya.
Rencananya, pada sidang agenda eksepsi mendatang, puluhan advokat Peradi SAI akan mengajukan penangguhan penahanan bagi Hendra. Akankah keadilan berpihak pada sang pembela hukum yang kini justru butuh pembelaan? Publik kini menunggu keberanian hakim untuk memutus rantai dugaan kriminalisasi ini. (*/aga)







Komentar