JAKARTA – Dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI), TA dan ARL ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Alasan penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. “Penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka, TA dan ARL,” kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan yang diapat media ini, Selasa (10/2/2026).
Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung hari ini, Selasa (10/2/2026), di Rutan Bareskrim Polri. Tersangka TA dan ARL dijebloskan ke balik jeruji besi usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan fraud.
Ada 85 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada tersangka TA selaku direktur utama PT DSI dan pemegang saham PT DSI. Sedangkan tersangka ARL selaku komisaris PT DSI dan pemegang saham PT DSI tercatat ada 138 pertanyaan yang harus ia jawab.
Sementara satu tersangka lain, yakni MY mantan direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI serta direktur utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berhalangan hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit.
Dikatakan Brigjen Ade Safri, pihaknya segera melakukan pemanggilan kembali kepada tersangka MY. Dijadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka MY akan dilakukan pada Jumat (13/2/2026).
Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri metetapkan ketiga petinggi perusahaan itu sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan dan TPPU. Para tersangka juga diduga membuat laporan palsu dalam laporan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah.
Selain itu, ketiga tersangka juga melakukan TPPU dalam penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif periode tahun 2018-2025.
Dijelaskan Brigjen Ade Safri Simanjuntak, PT DSI merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang menghubungkan antara pihak lender (pemberi dana) dengan borrower (peminjam).
Dalam aksinya ketiga tersangka menggunakan modus, nama borrower existing yang masih dalam ikatan perjanjian aktif dan berstatus melakukan angsuran aktif digunakan kembali untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif tanpa sepengetahuan borrower.
Cara ini ditransmisikan pihak PT DSI dalam platform digital mereka guna menarik pihak lender. Para lender jadi tertarik karena ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi.
Namun ketika para lender melakukan penarikan pada Juni 2025, karena pendanaan yang telah jatuh tempo, baik dana modal pokok maupun imbal hasil yang dijanjikan oleh PT DSI sekitar 16 sampai 18 persen tidak bisa ditarik. Hasil pemeriksaan OJK, total kerugian akibat kasus ini sebesar Rp2,4 triliun. (*/omi)







Komentar