JAKARTA– Viral, wacana untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) H. Marulllah Matali yang memasuki masa pensiun pada pada tahun 2025 ini ramai dibicarakan publik.
Pasalnya, beredar kabar, calon kandidat yang diusulkan Gubernur DKJ, Pramono Anung Wibowo dari ASN internal Pemprov dan juga dari luar.
Menyikapi isu menarik ini, Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu mendesak Gubernur DKJ, Pramono Anung Wibowo segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon kandidat Sekda.
Victor mengatakan, pemilihan Sekda sudah diatur ketat dalam Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri, dengan syarat utama calon harus seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan begitu, Victor menegaskan, pentingnya untuk transparansi dalam menentukan calon Sekda, baik melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) maupun mekanisme penunjukan langsung.
“Saat ini publik masih bertanya-tanya apakah orang pertama di Balai Kota Jakarta ini sungguh-sungguh membentuk Pansel untuk menjaring calon Sekda, atau justru langsung menunjuk dari lingkungan Pemprov,” ungkap Victor kepada Wartawan di Kebon Sirih Raya pada, Kamis (4/9/2025) sore.
“Nah masalahnya, rencana awal Gubernur Pramono memang mengajukan dari internal ASN DKJ. Tapi rumor yang beredar, justru melirik kandidat dari luar. Ini yang harus diluruskan sehingga tidak menimbulkan spekulasi,” kata Victor.
Dengan pembentukan Pansel, sambung Victor menjadi langkah ideal dalam proses pemilihan Sekda, objektif, akuntabel, dan menghindari kecurigaan kepentingan politik.
Motor Penggerak Birokrasi
“Sekda itu adalah motor penggerak birokrasi, jadi harus dipilih dengan proses yang transparan. Kita dorong Gubernur Pramono untuk membentuk Pansel agar seluruh kandidat bisa bersaing sehat berdasarkan rekam jejak dan kompetensi,” imbuhnya.
Lanjut Victor membeberkan, nama-nama kandidat yang dinilai layak dari kalangan pejabat Eselon I diantaranya, Edy Junaedi Harahap yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM.
Lalu, Sri Haryati sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR RI, dan Joko Agus Setyono (Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi).
Selain itu, dari pejabat ASN Pemprov Eselon II A yang layak secara administratif untuk mengikuti bursa calon Sekda adalah Sigit Wijatmoko (Aspem Sekdaprov, Ali Maulana Hakim (Askesra Sekdaprov), dan Andri Yansyah (Kadis Pora).
Kemudian, Budi Awaluddin (Kadis Kominfotik), Bayu Megantara (Kadis Gulkarmat), Satriadi Gunawan (Kasatpol PP), Uus Kuswanto (Wali Kota Jakarta Barat), Arifin (Wali Kota Jakarta Pusat), Munjirin (Wali Kota Jakarta Timur), dan Faisal Syafruddin (Kaban Aset).
Selanjutnya, Dhany Sukma (Inspektur), Nasruddin Djoko Surjono (Kadis Pusip), Modhamad Miftahullah Tamary (Kadis Kebudayaan), Syaefulloh Hidayat (Kaban BP BUMD), Nahdiana (Kepala Dinas Pendidikan), Isnawa Adji (Kepala BPBD), Michael Rolandi C Brata (Kepala BPKD), dan Suharini Eliawati (Asperkeu Sekdaprov).
“Seluruh nama-nama ini sudah layak diberikan kesempatan sama oleh Gubernur Pramono, jika memang Pansel dibuka,” tandasnya.
Jka pada akhirnya Gubenur Pramono, tambah Victor memilih tidak membuka Pansel, sebaiknya tetap tiga nama kuat yang diajukan sebagai kandidat Sekda.
“Tiga nama kuat yang perlu dipertimbangkan yakni, Askesra Sekdprov Ali Maulana Hakim, Aspem Sekdaprov Sigit Wijatmoko, dan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin,” jelasnya.
Tansparansi Proses Seleksi
Tansparansi dalam proses seleksi akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, Victor berharap, Sekda yang diusulkan Gubenur Pramono adalah figur yang tepat, tidak hanya punya kemampuan akademik, administratif, dan wawasan yang luas. Tapi, juga figur yang inklusif, mudah berkomunikasi, serta dekat dengan semua pihak.
“Jangan sampai pola lama yang penuh rumor dan tarik-menarik kepentingan terulang lagi. Jakarta butuh Sekda yang profesional, loyal, dan memahami kultur birokrasi,” tegas Victor.
Ini catatan karir, Sekda Marullah Matali yang memasuki masa pensiun tahun 2025 ini. Marullah mengawali kiprahnya di birokrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1996.
Marullah Matali kelahiran 27 November 1965 adalah seorang birokrat berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekda sejak 8 November 2024.
Sebelumnya ia pernah mengemban jabatan tersebut dari 2021 hingga 2022. Ia mengawali kariernya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1996 dan pernah menduduki beberapa posisi strategis di pemerintahan, di antaranya sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan dari 2018 sampai 2021 dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata dari 2022 hingga 2024.
Selain itu, Marullah juga pernah mengemban amanat sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental.
Marullah lahir di Pondok Labu, Kawedanan Kebayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 27 November 1965. Ayahnya, Haji Matali bin Rasyid merupakan seorang budayawan Betawi yang turut mengembangkan seni bela diri asal Pondok Labu, yakni Cacag Lembang. (van/fs)
Komentar