JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan sebuah sarana pendidikan Sekolah HighScope Rancamaya Bogor yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/6) kemarin. Persidangan tersebut merupakan masalah sengketa kepemilikan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang terjadi saat ini.
Kuasa Hukum Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA), Chandra Goba mengatakan, dalam sidang kali tersebut beragendakan penyerahan barang bukti dari penggugat. Diketahui, mereka memberikan 50 bukti untuk kelengkapan persidangan atas sengketa yang terjadi.
“Namun sebagian ada yang ditolak oleh pihak majelis karena keaslian dari bukti tersebut tidak bisa dibuktikan, sehingga majelis memerintahkan kepada penggugat agar melengkapi bukti yang kurang pasca tergugat menyerahkan bukti-bukti,” kata Chandra, Jumat (13/6).
Meski telah memasuki persidangan, masalah sengketa kepemilikan dan pengelolaan Sekolah HighScope Rancamaya Bogor, hingga kini belum nampak titik terang. YBTA, yang sejak tahun 2008 menjadi pengelola sekolah tersebut, mengeluarkan klarifikasi resmi terkait konflik hukum dengan Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) yang terjadi sejak Desember 2023.
Menurut Chandra, YBTA adalah pihak yang sah secara hukum dalam mengelola Sekolah HighScope Rancamaya Bogor. Legalitas tersebut ditunjukkan melalui akta pendirian yayasan, SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta izin operasional dari Dinas Pendidikan yang masih berlaku hingga hari ini.
“Sejak awal, seluruh aspek legalitas operasional sekolah berada di bawah kewenangan YBTA dan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Pengambilalihan oleh YPPBA dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum, bahkan tidak ada putusan pengadilan maupun surat kuasa resmi yang membenarkan pengambilalihan aset, staf, maupun arus keuangan sekolah oleh YPPBA,” ungkap Chandra.
YBTA juga menyampaikan fakta yang jarang diketahui publik, dimana HighScope di Amerika Serikat hanya menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang anak usia dini (early childhood), yakni TK. Tidak ada sekolah dasar, menengah atau atas dalam struktur resmi HSERF.
“Ini penting diketahui orang tua murid. Jenjang SD, SMP dan SMA dengan nama HighScope bukan bagian dari sistem resmi HSERF di AS. Kami justru menahan diri untuk membuka SMP dan SMA karena menunggu kejelasan hukum,” terang Chandra.
Di awal kerja sama, hubungan antara YBTA dan YPPBA berjalan dalam konteks sub-lisensi, dengan asumsi bahwa YPPBA memiliki hak untuk mendistribusikan lisensi dari HSERF, Amerika Serikat. Namun setelah ditelusuri, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, tidak ditemukan perjanjian lisensi resmi yang tercatat antara HSERF dan YPPBA maupun PT HighScope Indonesia.
“Berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, bahwa dalam masa sengketa, pengelolaan sekolah wajib dilaksanakan oleh pihak kedua, namun pihak penggugat juga tidak mematuhi perjanjian tersebut,” tutup Chandra. (Ifand/fs)







Komentar