YOGYAKARTA-Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J. Dwi Winarsa mengungkapkan, hingga per 4 Oktober 2024 progres pembangunan ruas tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Junction Sleman-Simpang Susun Banyurejo telah mencapai 67,23 persen. Progres ini melebihi target yang dicanangkan yakni sebesar 61 persen.
“Progres pembangunan ruas Yogyakarta-Bawen Seksi 1 kami proyeksi mencapai 70 persen pada akhir tahun ini. Sementara Kementerian PUPR menargetkan Tol Yogyakarta-Bawen Ruas Banyurejo-Sleman selesai pada Kuartal I 2025,” ujarnya saat menerima kunjungan media dari Forwapu, Kamis (10/10/2024).
Menurut Dwi Winarsa, progres pembangunan Seksi 1 ruas Yogya-Bawen, di lapangannya lebih tinggi daripada rencana. Dan di akhir tahun ini ditargetkan progress pembangunan kurang lebih mencapai 70 persen.
Panjang ruas tol Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo mencapai 8,8 kilometer (km). Pekerjaan proyek sendiri mulai dikerjakan sejak April 2022 dan direncanakan selesai pada Mei 2026.
Dwi mengakui ruas tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 Sleman-Simpang Susun Banyurejo terus dikebut para pekerja di lapangan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan tol yang termasuk proyek strategis nasional ini.
Pantauan di lapangan nampak para pekerja proyek dengan sigap dengan tugas mereka masing-masing di tengah teriknya panas matahari. Di sisi lainnya, beberapa mobil truk berukuran besar masih terparkir rapi, siap dioperasikan para pekerja.
Menyangkut pembebasan lahan, menurut Dwi, hingga Oktober 2024 Seksi 1 Sleman-Simpang Susun Banyurejo masih menyisakan sekitar 7 hektare (ha) pengadaan lahan. Lahan ini belum dapat dicatatkan sebagai lahan bebas lantaran milik Kesultanan Jogja. Sehingga secara legal formalnya belum disebut sebagai lahan bebas.
Pihaknya sendiri telah dibolehkan untuk mengerjakan proyek. Namun mekanismenya nanti ada semacam perjanjian kerja sama antara pemerintah dan kesultanan.
Kendati demikian di lapangan pihaknya sudah bisa bekerja karena sudah mendapatkan izin dari Kesultanan untuk bisa memulai konstruksi sambil urus administrasi perjanjian kerja sama antara kesultanan dan pemerintah. (*/fs)







Komentar