oleh

Sidang Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Penuntut Umum Dakwa Mantan Direktur PT Taru Martani

YOGYAKARTA-Tim Penuntut Umum yang dipimpin, Toni Wibisono, S.H., membacakan surat dakwaan dimuka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, dengan terdakwa  NAA, selaku mantan Direktur PT Taru Martani, Kamis (12/09/2024).

Sidang yang diketuai Majelis Hakim, Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H., berlangsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan operasional PT Taru Martani sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 sampai dengan Mei 2023.

Hal itu dijelaskan pihak Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Herwatan, S.H.,ketika dihubungi POSKOTAONLINE, Jum’at (13/09/2024).

Menurut Herwatan, Tim Penuntut Umum yang dipimpin Toni Wibisono, SH.,MH., dalam membacakan surat dakwaan, pada pokoknya sebagai berikut :

Pada saat itu, terdakwa Nur Achmad Affandi selaku Direktur PT Taru Martani telah melakukan investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi berupa kontrak berjangka emas (emas derivatif-red) dengan PT Midtou Aryacom Futures selaku perusahaan pialang, yang mana sumber dananya berasal dari PT Taru Martani tanpa melalui persetujuan RUPS, dengan cara, pembukaan rekening pada PT Midtou Aryacom Futures dapat dilakukan oleh perusahaan dengan syarat surat persetujuan dari pemegang saham dan surat kuasa pejabat yang dikuasakan untuk mewakili perusahaan, namun terdakwa melakukan pembukaan rekening pada PT Midtou Aryacom Futures Yogyakarta dengan deposit awal sebesar $10.000 yang berasal dari dana pribadi terdakwa.

Selanjutnya, untuk memenuhi target, terdakwa melakukan pembukaan rekening kembali dengan deposit awal sebesar Rp 10 Milyar yang sumber dananya berasal dari uang kas PT Taru Martani, namun dengan menggunakan akun tetap atas nama pribadi terdakwa.

Terdakwa NAA  selaku Direktur PT Taru Martani, memerintahkan Kepala Divisi Keuangan PT Taru Martani untuk mentransfer dana dari rekening PT Taru Martani ke rekening PT Midtou Aryacom Futures dalam rangka kerja sama investasi, secara bertahap hingga jumlah Rp. 8,7 milyar.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Taru Martani Tahun Buku 2022 yang ditetapkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT Taru Martani, tidak terdapat rencana investasi trading. Sehingga akibat perbuatan terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 18,7 milyar.

Disebutkannya, pasal yang didakwakan itu : Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah surat dakwaan dibacakan sambung Kasi Penkum ini, terdakwa sudah mengerti dengan isi surat dakwaan, selanjutnya terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan  (eksepsi-red) atas surat dakwaan tersebut.

“Persidangan ditunda selama satu minggu kedepan, selanjutnya untuk mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan Penuntut Umum,”pungkasnya. (Cep/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *