POSKOTA.CO – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) anggaran tahun 2024 diharapkan untuk dilaksanakan sebaik baiknya oleh seluruh jajaran di Pemkot Depok tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait yang ada di Kota Depok baik pemerintah, akademisi, swasta, NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat.
“Semua kegiatan yang dilakukan di Pemkot Depok tentunya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi di antaranya birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan keras, serta birokrasi lincah dan cepat,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris didampingi Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono saat memberikan arahan dalam kegiatan Musrenbang dalam rangka RKPD anggaran tahun 2024, Kamis (16/3/23)
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di semua bidang di wilayah Kota Depok tentunya tidak lepas dari transformasi digital yang terus berupaya mensejahterakan masyarakat sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo agar semua menikmati hasil pembangunan selama ini.
Menurut dia, setelah melaksanakan kegiatan selama ini alhamdulillah Kota Depok setelah berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan kemungkinan besar akan mendapatkan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bersama enam kabupaten dan enam kota se-Indonesia.
Selain akan meraih penghargaan SPBE dari Pemerintah Pusat, ujar Mohammad Idris, Pemkot Depok juga akan melaunching Easy Plan. Yaitu sebuah platform digital yang mengajak seluruh citizen dan netizen yang ber-KTP Depok untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan secara langsung tanpa ada perantara.
“Melalui platform ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi aktif warga dalam perencanaan program pembangunan di Kota Depok,” ujarnya.
Pemerintah Pusat juga mengarahkan adanya peningkatan jumlah investasi di daerah. Berdasarkan data terbaru, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok ada meningkat ke angka 5,24. Namun masih di bawah nasional sebesar 5,32 dan provinsi sebesar 5,45.
“Faktor utamanya kenaikan LPE nasional, dan provinsi ini adanya unsur pertanian, serta di Kota Depok ini jadi permasalahan karena lahan banyak berkurang,” katanya.
Selain masalah pelayanan ke masyarakat melalui sistem digital, imbuh dia, Pemkot Depok juga merencanakan pembangunan 2024 terdiri dari penataan Jalan Bandung – Cinere Raya, jalur Pedestrian Jalan Raya Cinere, Pembangunan Tugu Batas Jalan Raya Bogor, Pembangunan Mesjid Raya – Jalan Raya Bogor Penataan Jalan Nusantara, Exit tol Cimanggis (Emeralda). Serta Jalur Pedestrian dan PJU Etnik di Jalan M. Yassin, DED Jalur Pedestrian Jalan Proklamasi, Penataan Tugu Simpang Siliwangi.
Selain penanganan banjir dilakukan penataan di Cipayung Ratujaya dan Jalan Simpang Mampang Kodim serta Penataan Drainase di Situ Pladen. Lalu terkait penanganan Sampah, dengan fokus kegiatan revitalisasi TPA Cipayung, pembentukan bank sampah di setiap RW, revitalisasi sarana pengangkutan sampah, dan mesin pengolah sampah.
Tidak hanya masalah itu, tuturnya penanganan di sektor ekonomi dan kemiskinan, dengan fokus kegiatan antara lain, optimalisasi Kartu Depok Sejahtera (KDS), Zero New Stunting dan Kelurahan ODF, ketahanan keluarga, Bedah kampung Water Front City, pengembangan pasar rakyat digital, pengembangan ekonomi kreatif melalui event.
“Pembangunan ekosistem UMKM, pariwisata perkotaan terpadu, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemantapan Calendar Of Events (COE),” katanya yang untuk Smart City, dengan fokus kegiatan antara lain, pengembangan digital layanan pemerintahan, penyediaan WIFI di area publik, dan pengembangan perencanaan digital spasial.
Selain terkait masalah Musrenbang terkait RKPD anggaran tahun 2024, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, juga memberikan kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan kelurahan melalui program Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA) Award.
Tiga Perangkat Daerah terbaik penerima penghargaan SAPA SABA Award 2023 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). (anton/bw)
Komentar