POSKOTA.CO – Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Prof Djoko Pekik Irianto menilai, jatuhnya sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) lebih disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang intensif antara keduanya. Apkori mengapresiasi Menpora Zainudin Amali gerak cepat membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi.
Ia mencontohkan, Ketua LADI sebelumnya Hapmi Sari Ambarukmi, memiliki komunikasi dengan WADA yang luar biasa bagus, sehingga kalaupun ada hal-hal semacam ini akan terjadi sanksi dan sebagainya, biasanya sebelum berkirim surat, pihak WADA akan memberikan kabar terlebih dahulu atau setidaknya ‘personal by phone’.
“Komunikasi intensif ini terjadi di masa lalu sehingga kalau akan ada sanksi tentu bisa kita kejar agar tidak disanksi. Saat ini Indonesia disanksi sudah dibuktikan dengan tidak berkibarnya Merah Putih di Piala Thomas,” kata Prof Djoko Pekik, Selasa (19/10/2021).
Ia melanjutkan, selain sanksi tidak berkibarnya Merah Putih di beberapa kejuaraan internasional, sanksi WADA juga akan menyebabkan Indonesia tidak bisa mengikuti bidding menjadi penyelenggara kejuaraan-kejuaraan olahraga internasional.
“Sanksi ini juga menyebabkan Indonesia tidak bisa mengikuti bidding internasional seperti balap motor, bulutangkis dan sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaktaatan Indonesia memberikan pelaporan terhadap pemeriksaan doping menjadi pemicunya. Sedangkan LADI, beralasan karena adanya pandemi. Ia menambahkan, persyaratannya memang cukup berat, Indonesia untuk memiliki laboratorium terakreditasi, dalam satu tahun perlu mengadakan uji doping minimal 3.000 sampel.
“Untuk regulasi rutin, artinya setiap tahun memang LADI harus melaporkan pengambilan sampel antidoping kepada WADA. Tentu ada aturan minimalnya berapa, dan itu harus dilakukan secara berkala dan tertib. Ini yang nampaknya tidak dilakukan LADI dengan alasan anggaran, pandemi dan sebagainya,” urainya.
Prof Djoko memberikan apresiasi kepada Menpora Amali yang telah mengambil langkah cepat dengan membentuk satgas dalam rangka mempercepat pencabutan sanksi WADA kepada Indonesia.
WADA Independen
WADA adalah badan yang terafiliasi kepada IOC, kemudian LADI terafiliasi dengan WADA, ini independen. Yang harus diperhatikan, jangan sampai niat baik Pak Menpora dianggap intervensi kepada WADA dari pemerintah Indonesia.
“Saran saya, segera saja LADI berkomunikasi intensif dengan WADA jika perlu datang langsung ke kantor WADA di Kanada untuk menanyakan langsung masalah apa yang terjadi meskipun kita sudah tahu, kemudian apa solusi yang harus dilakukan,” katanya.
Dengan LADI yang proaktif dengan WADA, tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi WADA untuk bagaimana membantu menyelesaikan sanksi itu bagi Indonesia. “Niat Pak Menteri bagus membentuk satgas, hanya saja kita khawatir tim itu nanti dianggap bentuk intervensi kepada WADA,” imbuhnya.
“Poinnya, biarkan saja LADI yang berkomunikasi langsung dengan WADA difasilitasi oleh Kemenpora. Sedangkan, NOC Indonesia itu tidak ada afiliasinya ke WADA. NOC Indonesia afiliasinya ke IOC. Jadi, Ketua NOC Indonesia berkomunikasi dengan Ketua IOC Thomas Bach menyampaikan masalah ini dan upaya apa yang diambil Indonesia, sehingga ada dua jalan, LADI ke WADA di Kanada dan NOC Indonesia ke IOC,” lanjutnya.
Terkait dengan kejuaraan internasional bulutangkis di Bali, PB PBSI juga bisa berkomunikasi dengan BWF untuk menyampaikan hal yang sama seperti yang NOC Indonesia lakukan kepada IOC. Sehingga pencabutan sanksi itu bisa segera dilakukan tanpa menimbulkan masalah berikutnya.
“Sekali lagi kami apresiasi kepada Pak Menpora yang telah cepat membentuk tim akselerasi dan investigasi tapi saran kami tetap saja LADI yang menjadi ‘leading sector’ untuk bertemu dengan WADA menyelesaikan masalah sanksi ini. Semoga dengan komunikasi intensif LADI dan WADA poin-poin dan skema penyelesaian masalah utamanya untuk mempercepat pencabutan sanksi bisa segera terwujud,” tegasnya. (*/dk)
Komentar