POSKOTA.CO-Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Risma Harini laksanakan RDP dengan Komisi VIII DPR RI. Raker dipimpin H.Marwan Dasopang, (F PKB) Dr.H.Tb.Ace Hasan Syadzil ,Y (F-F PG) Senin (24/5-2021). Mensos melaporkan ke pimpinan Komisi VIII untuk membahas Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Indonesia permasalahan dan solusinya serta rencana pemutakhiran DTKS serempak yang diprogramkan pada tahun 2021 dengan pendekatan sentralistik.
Penyelenggara pemutakhiran adalah Kementerian Sosial dibawah Pusdatin Kemensos yang mencakup seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Data terbaru (Juli 2020) di Kemensos menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan pemutakhiran DTKS dengan kategori sebagi berikut, (1). 406 Pemerintah daerah melakukan finalisasi data dimana 331 pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10% jumlah DTKS nya. (2).63 pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020. (3) 48 pemerintah daerah belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015 dan berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa pademi Covid-19 secara tidak langsung telah menngugah partisipasi pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam bentuk pemutakhiran DTKS. (timyadi/fs)
Komentar