JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus memperkuat langkahnya dalam menyediakan hunian terjangkau bagi warga Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprpv DKI Jakarta, Sarana Jaya menjadikan sektor perumahan sebagai fokus utama dan prioritas dalam pembangunan.
Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra menyatakan bahwa perusahaan bergerak di empat bidang utama, yakni perumahan, properti komersial, properti sewa seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel, serta infrastruktur.
“Jakarta kini sudah memenuhi kriteria kota global dengan dukungan infrastruktur lengkap, pusat bisnis dan pariwisata. Tugas kami adalah memastikan hunian dan kawasan komersial yang terpadu, demi meningkatkan kualitas hidup warga,” kata Andira saat berbicara dalam forum Balkoters Talk bertajuk ‘Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global’ di Balaikota Jakarta, Kamis (11/9).
Di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah merampungkan beberapa proyek penting. Di Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) dengan skema DP 0 persen sudah mencapai 98 persen progres. Terdapat 740 unit tipe dua kamar yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit.
Di Cilangkap, perusahaan menyiapkan satu tower ready stock dengan 700 unit, ditambah pembangunan baru 480 unit. Total lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau siap diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemprov DKI sendiri menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau, dan kontribusi terbesar datang dari Sarana Jaya.
Perusahaan ini juga mengelola aset strategis di Kuningan, Sudirman, dan Pondok Kelapa dengan nilai total mencapai Rp7 triliun. “Proyek Sarana Jaya bukan hanya soal bangun rumah, tapi juga menggairahkan ekonomi lokal. Lebih dari 180 sektor industri seperti semen, pasir, besi, furnitur, dan elektronik mendapat dampak positif. Kehadiran proyek ini juga mendorong aktivitas UMKM di sekitar kawasan,” papar Andira.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan bahwa hunian vertikal adalah jawaban atas keterbatasan lahan di Jakarta.
“Jika tinggal di Jakarta, harus siap tinggal di rusun. Luas Jakarta sekitar 664 km², dengan 40 persen untuk hunian, jadi hanya sekitar 271 km². Penduduknya sekitar 10,6 juta jiwa dengan kepadatan 16.155 jiwa per km². Kebutuhan hunian sekitar 288.393 unit,” jelas Retno.
Karena lahan terbatas dan kebutuhan besar, harga rumah kian merangkak naik, mendorong warga semakin ke pinggiran kota. Hunian vertikal menjadi solusi agar semua warga tetap bisa mengakses tempat tinggal di Jakarta. “Selain itu, kenaikan harga tanah memicu makin banyaknya kawasan kumuh,” jelas Retno.
Berdasarkan data 2017, ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov bersama BPS tengah evaluasi dengan target rampung Desember 2025. “Kebijakan Pemprov sudah jelas dalam RPJMD 2025-2029: menyediakan perumahan publik yang terjangkau, terhubung pusat ekonomi dan transportasi. Kami sedang menggodok konsep mix use sesuai program Gubernur Pramono,” ujar Retno.
Saat ini Pemprov DKI punya sekitar 32.000 unit rumah susun. Retno menekankan pengelolaan serius dibutuhkan agar tak muncul masalah ke depan. Targetnya pada 2027, UPRS bisa naik status menjadi BLUD. “Beberapa rusunawa sudah diterapkan pendekatan sosial-ekonomi, seperti rumah susun padat karya 381 unit, Rusun Rorotan IX 484 unit, dan Marunda 288 unit,” papar Retno.
Acara diskusi yang digelar pengurus Kordinatoriat Wartawan Balaikota dan DPRD DKI Jakarta juga menghadirkan narasumber Anggota Komisi DDPRD Ghozy Zulasmi dan Stafsuf Gubernur Chiko Hakim. (jo)







Komentar