JAKARTA – Munculnya opini yang mengkritik pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat reaksi dari sejumlah publik, seperti anggota Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat (Jakpus).
“Opini ini cenderung tendensius dan terkesan politis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebentar lagi di gelar serentak,” ungkap Om Delman panggilan akrab Dede Sulaeman kepada Wartawan, Kamis (18/7/2024) sore.
Dia menilai isu tentang posisi jabatan Sekda (eselon I) dan pejabat kunci di eselon II sepertinya kurang tepat. Jika opini tersebut digiring justru akan menimbulkan kesan atau interpretasi lain.
“Padahal semua ASN di Pemprov DKI Jakarta memiliki hak yang sama untuk menempati jabatan baik itu promosi, mutasi atau demosi sekalipun sesuai dengan kepangkatan, golongan dan kinerja masing-masing. Justru akan menggiring efek lain muncul, seperti polarisasi lainnya misalnya latar belakang asal Kemendagri, Lulusan STPDN/IPDN, LAN dan sebagainya,” imbuhnya.
Dia berpendapat bahwa “Pejabat asal BPK yang ada bukan baru masuk tetapi sudah lama dan menempati jabatan eselon II sejak periode Gubernur Anies.
“Mereka juga memilki kredibilitas dan integritas yang cukup, semuanya sudah melewati tahap mekanisme yang panjang dengan aturan dan mekanisme yang ada di Bapejab Pemrov DKI Jakarta.
“Pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan SKPD misalnya Bapeda, Inspektorat, BPAD, terkecuali mereka mengisi tempat seperti Damkar, Satpol PP atau Dishub yang tidak sesuai dengan skill atau kompetensi yang dimiliki. Karena upaya yang dilakukan Penjabat (PJ) Gubernur dan Sekda Provinsi DKI Jakarta sudah tepat dan perlu di apresiasi dan diharapkan kinerja pemprov DKI Jakarta akan lebih baik dalam menuju kota global,” jelas Om Delman sembari menambahkan bahwa ASN Pemprov DKI hingga saat ini baik-baik saja dan tidak ada yang cembokur. (van)







Komentar