POSKOTA.CO – Sepanjang tahun 2021, kasus tindak pidana korupsi terus saja terjadi. Hal ini terlihat dengan ditangkap sejumlah oknum pejabat baik oleh KPK maupun kejaksaan di sejumlah wilayah.
Tentunya, dengan masih maraknya kasus korupsi ini dan kedepannya tidak lagi menjadi momok bangsa ini, sepatutnya harus dilakukan pencegahan dan tindakannya sebagai upaya yang serius. Hal ini sangat penting mengingat kerja penindakan korupsi adalah kerja serius yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
Pengamat hukum Stefanus Gunawan,SH, M.Hum, melihat masih maraknya kasus korupsi tersebut karena kinerja aparat atau lembaga yang belum maksimal. Selain itu juga karena adanya multitafsir undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut.
“Sebab, faktanya, belum adanya keseimbangan antara penegakan hukum dengan pengembalian uang negara yang sudah diselamatkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri,” ucapnya.
Advokat yang menjabat sebagai Ketua DPC Peradi SAI (Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia) Jakarta Barat ini sependapat dan setuju seperti yang pernah ditegaskan Presiden RI, Joko Widodo pada saat peringatan Hari Anti Koruspi Sedunia di gedung KPK beberapa waktu lalu, bahwa idealnya dalam mencegah korupsi bukan hanya dengan tindakan saja.
“Pertanyaannya, mengapa perkara korupsi di negara ini terus saja terjadi. Apa sih kendalanya? Saya sebagai praktisi hukum melihat, pertama, mental para pelaku tindak pidana koruspi itu berjiwa keserakahan. Kedua, adanya kesempatan. Ketiga UU tindak pidana koruspi ini ditafsirakan secara multitafsir. Sedang yang keempat, tidak ada budaya malu,” tegasnya.
Menurut Stefanus yang juga sebagai Ketua LBH Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Jabodetabek sebaiknya, budaya malau itu harus kita terapkan sehingga orang enggan atau berpikir untuk melakukan tindak pidana koruspi. Dan yang terpenting juga adalah soal sangsi yang diterapkan saya haruis dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
Belum Maksimal
“Nah, kemudian bila ada pertanyaan, kenapa masih saja korupsi itu terjadi di negara ini? Ya, hal ini karena saya melihat pemberantasan tindak pidana koruspsi belum maksimal. Begitu juga multitafsir dari pada suatu UU atau ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut,” ucapnya.
Ia menyebutkan sebenarnya, undang-undang atau aturan yang ada tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup jelas, tegas. Cuma, permasalahannya adalah terletak pada komitmen aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah ada keberanian, kemudian proses penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih. Kedua, hukum tidak boleh iinterfensi secara politik, tiga, harus ada budaya malu dari para aparat penegaka hukum itu sendiri.
“Kalau hal ini sudah dilaksanakan sudah dengan baik, saya percaya dan yakin bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dapat benar-benar berjalan dengan baik dan perkara -perkara korupsi akan semakin berkurang. Dan ada satu lagi harus ada pemiskinan. Karena kalau kita lihat sekarang para pelaku koruspi tidak ada rasa beban moral sehingga memperkaya diri hidup bermewah mewah untuk itu harus ada diterapkan pemiskinan,” harapnya.
Stefanus juga berharap kedepannya, negera kita harus lebih baik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan catatan harus ada keseriusan terhadap penanganan masalah itu.
‘Tentunya, keseriusan tersebut muncul dari pemerintah yang bersama dengan elemen bangsa untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi oleh para koruptor sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa ini,” pungkasnya. (bw)







Komentar