oleh

5 Dirjen Kemenperin dan Kemedag Diperiksa Kejagung Kasus Garam Industri

POSKOTA.CO–Lima Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemedag) diperiksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka dimintai kesaksiannya dalam kasus dokumen persetujuan fasilitas impor garam industri tahun 2016-2022.

Kapuspenlum Kejagung Ketut Sumedana membenarkan pihaknya memeriksa kelimat pejabat tersebut. “Kejaksaan Agung memeriksa lima orang saksi terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022,” kata Ketut Sumedana, Rabu (6/7/2022).

Kelima pejabat yang diperiksa penyidik Kejagung itu, yakni Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 berinisial K. Dia diperiksa terkait dokumen persetujuan impor garam industri ditandatangani selaku Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2020.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 berisial DS yang diperiksa terkait regulasi dan persetujuan impor garam industri. Mantan Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI berinisial AR diperiksa terkait kuota impor garam industri.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI Tahun 2019 berinisial MK diperiksa terkait kuota impor garam industri. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 berinisial SA diperiksa terkait regulasi dan persetujuan impor garam industri.

Untuk diketahui Kejagung RI sebelumnya telah menaikan status penyidikan dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terjadi pada 2018. Saat itu Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM, PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Dalam peristiwa impor tersebut membuat masyarakat mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena garam impor yang seharusnya untuk kegiatan industri namun dipasarkan ke masyarakat. UMKM seharusnya mendapatkan rezeki dari garam industri dalam negeri ini.

“Namun garam impor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya dirugikan adalah pahlawan UMKM, ini sangat menyedihkan,” kata Kajagung ST Burhanuddin. Diakuinya bahwa perkara ini belum ada tersangka, tetapi merugikan banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *