oleh

Tujuh Pintu Bantuan untuk Masyarakat Bawah saat PSBB Bodebek

-Daerah-168 views

POSKOTA.CO – Masyarakat Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tidak khawatir dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyiapkan bantuan bagi masyarakt terdampak.

Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, ada tujuh pintu bantuan bagi masyarakat lapisan bawah di lima wilayah yang menerapkan PSBB di Jabar.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini telah berjalan rutin.

Kedua, Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai yang juga sudah berjalan rutin.

Ketiga, Kartu Prakerja bagi pengangguran atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, akan dibantu oleh Presiden lewat bansos Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

Kelima, di kabupaten akan dibantu dana desa. Sekitar 20-30 persen dana desa akan dipergunakan untuk warga miskin baru karena Covid-19.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam konferensi pers, Minggu (12/04/2020), menyebut pintu bantuan yang keenam, yaitu lewat dana sosial dari provinsi sebesar Rp500.00 per bulan yang diberikan selama empat bulan.

Adapun ketujuh, yakni apabila dirasa masih kurang akan diberikan dana sosial yang disalurkan oleh kota/kabupaten di l wilayah yang akan menjalani masa PSBB.

“Bantuan itu datangnya bervariasi waktunya. Bantuan dari provinsi Insya Allah di Rabu-Kamis pada saat diberlakukan PSBB. Bantuan sembako, logistik, dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek. Menyusul seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat itu juga akan didistribusikan,” tuturnya.

PSBB di Jabar akan berlaku di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Penerapan PSBB setelah usulan daerah ini disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. PSBB akan berlaku selama 14 hari sejak Rabu (15/4/2020) dinihari WIB.

Kang Emil juga menyampaikan Pemprov Jabar membagi dua golongan masyarakat yang akan menerima bantuan. Golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok kedua masyarakat non-DTKS

Kelompok tersurvei atau DTKS akan dibantu oleh APBN melalui kementerian. Adapun kelompok kedua merupakan warga rawan miskin baru, dan sebelumnya tidak masuk daftar bantuan.

Menurut mantan wali kota Bandung ini, golongan non-DTKS ini juga terbagi dua yakni, warga yang ber-KTP di lima wilayah tersebut dan warga perantau.

“Jadi kepada perantau di lima wilayah ini jangan khawatir Anda tetap juga akan dibantu oleh Pemerintah Jabar dan pemerintah daerah lima wilayah ini. Anda akan dipersamakan haknya selama memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu,” ujarnya. (nad)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *