oleh

Dinilai Tak Netral Hadapi Pilkada 2024, Komisi Pemantau ASN Minta Mendagri Beri Sanksi Tegas Pj Bupati Taput 

TAPANULI UTARA – Dinilai tidak netral dalam menghadapi Pilkada 2024, Mendagri Muhammad Tito Karnavian didesak memberikan sanksi tegas kepada Pj Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dimposma Sihombing. Desakan dari Komisi Pemantau ASN tersebut dikarenakan yang bersangkutan mengerahkan para ASN pemda setempat mengikuti kegiatan senam pagi yang diinisiasi pejabat yang berambisi maju pada Pilkada Taput.

Sekjen Komisi Pemantau Aparatur Sipil Negara (ASN) Eko Posko Malla dalam keterangan elektronik kepada wartawan  Senin (17/6) agar Mendagri menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah yang tidak netral dalam kegiatan politik. “Pejabat siapapun yang terindikasi menggunakan kewenangan jabatan untuk berpolitik praktis harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu,” tandas Eko.

Menurutnya, Dimposma yang terakhir menjabat Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengeluarkan surat resmi Pj Bupati Taput bernomor 400.0/1417/2.19/VI/2024 yang isinya meminta seluruh ASN Pemkab Taput ikuti senam dan  jalan santai dari depan Gedung Serbaguna menuju Jalan Sisingamangaraja, depan Sopo Partungkoan Tarutung.

Kegiatan yang dilepas Dimposma tersebut diinisiasi oleh Anggota DPRD Sumut Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat yang belakangan ini dinilai berambisi maju di Pilkada Taput 2024. “Sekarang memang belum masa kampanye, tapi Pj Bupati sudah berani mengeluarkan surat resmi pengerahan ASN. Diduga kuat ini tidak netral dan Mendagri harus berikan sanksi tegas,” kata Sekjen Eko.

Eko menilai surat edaran Pj Bupati Taput tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan melanggar netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada Taput. “Komisi Pemantau ASN akan menyurati Kemendagri agar Pj Bupati Dimposma diberi sanksi,” kata Eko. Menurutnya, Dimposma juga diduga kuat telah berafiliasi dengan calon tertentu, sehingga menciderai netralitas ASN. Contohnya, pada   hari libur ini dia meminta para ASN untuk hadir mengikuti jalan santai salah satu bakal calon bupati. “Perlu dijatuhkan sanksi tegas,  agar  menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024,” sambung Eko.

Secara terpisah, Ketua DPRD Taput Arifin Rudy Nababan mengaku kecewa lantaran Pj Bupati  Dimposma turut memfasilitasi kegiatan bakal calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar. “Ada indikasi Pj Bupati tidak netral karena melakukan pengerahan ASN untuk bakal calon bupati. Lebih baik Pj Bupati fokus melaksanakan pembangunan sebagaimana ditugaskan Mendagri,” kata kader PDIP. (jo)

Teks foto: Kegiatan senam dan jalan santai di depan Gedung Serbaguna di Tapanuli Utara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *